TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite menyatakan, akan menelusuri 22 perusahaan tambang yang diduga menambang tanpa izin dan dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Thamrin mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan resmi dari BPK atas temuannya tersebut."Oleh sebab itu akan kami cari tahu dan konfirmasikan, baru setelah itu akan kami kaji tindakan selanjutnya," ujar Thamrin ketika dihubungi, Ahad, 26 Mei 2013.
Ia menduga, 22 perusahaan tersebut masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah atau belum clean dan clear. Dimana, dari sebanyak 10.000 IUP yang diterbitkan, baru sekitar 3.778 ijin yang sudah dipastikan clean and clear atau tidak bermasalah perijinannya.
Menurutnya, laporan BPK ini hampir serupa dengan 22 IUP yang dilaporkan kepada Bareskrim POLRI."Yang kita tahu dulu ada laporan ke Bareskrim atas 22 IUP, mungkin ini sama. Makanya perlu kita lihat dulu."
Soal potensi kerugian negara akibat masalah IUP ini, ia belum bisa memastikannya. Namun, jika dilihat dari ribuan IUP yang belum clean dan clear dipastikan pendapatan negara yang tertunda bisa lebih dari Rp 100 miliar. Nilai kerugian belum bisa dipastikan, sebab untuk menghitungnya perlu diketahui luas IUP-nya terlebih dulu. "Masalahnya, luasnya saja belum bisa dipastikan karena bersengketa. Jadi besaran iurannya juga belum diketahui," jelas dia.
Hingga saat ini, pemerintah terus memverifikasi ribuan IUP yang bermasalah. Hambatan utama sulit diselesaikannya masalah ini adalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Setelah diinventarisir, setidaknya ada 27 permasalahan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang menyebabkan terjadinya sengketa tumpang tindih lahan pertambangan ini. Mulai dari akibat pemekaran wilayah, luas wilayah yang berbeda-beda, hingga penerbitan izin akibat pergantian Bupati tanpa adanya koordinasi terlebih dulu.
