Pemerintah Tak Akan Perpanjang Kerjasama Dengan IMF

Reporter

Editor

Senin, 25 Agustus 2003 15:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan segera membentuk tim khusus di bawah pimpinan Menko Perekonomian untuk mempersiapkan strategi pasca berakhirnya kerjasama dengan IMF (exit strategy). Kerjasama dengan IMF memang tidak bisa diperpanjang lagi, kata Staf Ahli Menko Perekonomian Mahendra Siregar di Departemen Keuangan, Jakarta, Rabu (8/1). Staf ahli Menko Perekonomian ini menolak anggapan bahwa cadangan devisa negara akan terganggu jika IMF mengakhiri masa kerjanya di Indonesia. Pasalnya, IMF selama ini diyakini sebagai penyokong dana bagi perekonomian Indonesia. "Capital Flight akan segera kembali masuk," kata dia. Ia optimis, hal itu bisa terwujud karena kondisi perbankan nasional yang kian membaik. Seperti yang telah diputuskan dalam Ketetapan MPR, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) akan segera menuntaskan masa kerjanya di Indonesia akhir tahun ini. Kerjasama IMF dan Indonesia terbentuk sejak krisis ekonomi melanda negeri ini pada akhir abad ke-21. Pelbagai kalangan masih memperdebatkan perlunya perpanjangan keberadaan IMF di Indonesia. Menurut Mahendra, rencana pembentukan tim khusus itu telah disampaikan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam sidang kabinet yang lalu. Tim itu dibentuk karena pemerintah ingin terus memperbaiki pengelolaan utang dalam dan luar negeri. Tim itu sedang dirumuskan anggota-anggotanya, setelah itu diajukan proposal untuk penerbitan Keputusan Presiden, kata dia. Tim khusus itu akan merumuskan strategi dalam dua bagian. Pertama, merumuskan hal-hal yang bisa dilakukan hingga penghujung 2003 mendatang. Ibaratnya, kita mempersiapkan ancang-ancangnya sebelum masa kerjasama itu berakhir, kata Mahendra. Kedua, merancang hal-hal yang harus dilakukan setelah masa kerja IMF berakhir. Sementara itu, IMF akan kembali datang ke Indonesia pada bulan ini. Kemungkinan akan datang sebelum sidang CGI nanti, kata Mahendra. Menurut dia, agenda kedatangan IMF lebih ditekankan pada review VIII (pengkajian ulang) terhadap realisasi Letter of Intent (LoI) II. IMF mengharapkan Indonesia dapat menyelesaikan pekerjaan mereka pada tahun ini, kata dia. Tim ini diharapkan dapat segera menghasilkan keputusan walaupun masa kerja IMF baru akan selesai sekitar 11 bulan lagi. Meski begitu, belum ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk masa kerja tim tersebut. Walau demikian, pemerintah harus siap mengambil setiap saat, kapanpun kerjasama itu berakhir. Kalau bisa seawal mungkin, untuk meminimalisir kejutan-kejutan, kata Mahendra. Sementara itu, menurut Mahendra, Indonesia baru mengembalikan pinjaman IMF sebesar US$ 3 milyar, dari total pinjaman senilai US$ 13 milyar. Pinjaman itu ditarik Indonesia dalam tiga kali kesempatan. Pertama, saat stand-by loan, kemudian saat penandatanganan LoI I, dan terakhir saat penandatanganan LoI II yang masih berlaku sampai sekarang, tuturnya. Dara Meutia Uning --- TNR

Berita terkait

Pramugari Sarankan Tidak Memilih Koper Hard Case untuk Bagasi dan Lima Tips Packing Lainnya

3 menit lalu

Pramugari Sarankan Tidak Memilih Koper Hard Case untuk Bagasi dan Lima Tips Packing Lainnya

Wisatawan banyak yang lebih suka packing dengan koper hard case karena dikira lebih kuat, nyatanya tidak.

Baca Selengkapnya

Hujan Meteor Masuk Atmosfer Bumi Malam Ini, Bisa Dilihat Tanpa Alat Khusus

3 menit lalu

Hujan Meteor Masuk Atmosfer Bumi Malam Ini, Bisa Dilihat Tanpa Alat Khusus

Keunikan malam puncak hujan meteor ini adalah meteornya bersumber dari butir debu yang dilepaskan komet Halley.

Baca Selengkapnya

Jadwal Championship Series Liga 1: Bali United vs Persib Bandung pada 14 Mei, Alberto Rodriguez Tak Sabar Mau Main

4 menit lalu

Jadwal Championship Series Liga 1: Bali United vs Persib Bandung pada 14 Mei, Alberto Rodriguez Tak Sabar Mau Main

Dalam pertandingan semifinal Championship Series Liga 1 ini, Bali United lebih dulu main di kandang sebelum bertandang ke Persib Bandung.

Baca Selengkapnya

Koalisi Desak Perbankan Setop Investasi ke Energi Kotor dan Segera Beralih ke EBT

4 menit lalu

Koalisi Desak Perbankan Setop Investasi ke Energi Kotor dan Segera Beralih ke EBT

Koalisi organisasi masyarakat sipil mendesak agar kalangan perbankan berhenti memberikan dukungan pendanaan energi kotor seperti batu bara.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Hari Akar Kuadrat, Fenomena Matematika yang Langka dan Unik

8 menit lalu

Penjelasan Hari Akar Kuadrat, Fenomena Matematika yang Langka dan Unik

Anda pernah mendengar hari libur matematika tak resmi Hari Akar Kuadrat? Hari yang hanya terjadi 9 kali se-abad ini lebih dari sekadar angka.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Haji 2024, Kuota Terbesar Sepanjang Sejarah hingga Gunakan Kartu Pintar

10 menit lalu

5 Fakta Haji 2024, Kuota Terbesar Sepanjang Sejarah hingga Gunakan Kartu Pintar

Gelombang pertama jamaah haji Indonesia akan berangkat pada Minggu 12 Mei 2024. Berikut fakta-fakta menarik haji 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

12 menit lalu

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya

Prakiraan Cuaca Sepekan Jawa Barat, BMKG: Potensi Hujan Sedang Hingga Lebat Hanya 4 Hari

18 menit lalu

Prakiraan Cuaca Sepekan Jawa Barat, BMKG: Potensi Hujan Sedang Hingga Lebat Hanya 4 Hari

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan awan atau terjadinya hujan di sebagian wilayah Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Catat 5 Nomor WA Ditlantas Polda Metro Jaya yang Mengirimkan Bukti Surat Tilang

19 menit lalu

Catat 5 Nomor WA Ditlantas Polda Metro Jaya yang Mengirimkan Bukti Surat Tilang

Ditlantas Polda Metro Jaya mengirimkan bukti surat tilang ke pelanggar lalu lintas melalui lima nomor Whatsapp.

Baca Selengkapnya

Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

24 menit lalu

Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo buka suara soal naiknya harga beras merek SPHP.

Baca Selengkapnya