TEMPO.CO, Jakarta -Bahan bakar gas yang diperkenalkan sejak 25 tahun silam, menjadi tidak populer lantaran pemberian subsidi pada bahan bakar minyak (BBM). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementeran Energi dan Sumber Daya Mineral, Edy Hermantoro, memperkirakan dari 35,5 juta standar kaki kubik (million standard cubic feet per day/mmscfd) atau 1.150 liter setara premium gas yang disediakan per hari, tak semuanya diserap.
"Sebetulnya sudah dimulai sejak 1988, tetapi bagaimanapun juga karena disparitas harga dan subsidi BBM masih masif, (BBG) kalah terus," kata Edy dalam perayaan Ulang Tahun Perusahaan Gas Negara di Monas, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2013.
Dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini, Edy mengharapkan banyak masyarakat beralih ke BBG. Harga bensin bersubsidi yang kini Rp 4.500 per liter rencananya akan dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga minyak solar bersubsidi rencananya dinaikkan dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter.
"Kalau ada penyesuaian-penyesuaian, orang pasti akan berpikir, mencari alternatif sendiri bahwa dia pakai ini (BBG)," kata Edy. (Baca: Pemerintah Prioritaskan Bagun SPBG)
Direktur Pengusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Jobi Triananda Hasjim mengatakan tahun ini perseroan melihat pasar BBG yang bertambah. Pemerintah sudah melarang kendaraan dinas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi pemerintah menggunakan BBM bersubsidi.
Saat ini terdapat sekitar 140 BUMN dan 34 Kementerian/Lembaga-- belum termasuk pemerintah daerah, seharusnya tak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Jobi mengatakan dengan menggunakan BBM non subsidi seharga Rp 10.000 per liter, berarti biaya bahan bakar akan melonjak.
"Kalau hari ini BUMN yang tidak boleh beli bensin bersubsidi, lalu menggunakan BBG, kami sebagai BUMN bisa menghemat anggaran sekitar 60 persen. Jadi kami tawarkan BUMN dan BUMD beralihlah, ini sangat membantu keuangan pemerintah," kata Jobi.
Saat ini, harga BBG dijual dengan harga Rp 3.100 per liter setara premium (LSP).
BERNADETTE CHRISTINA
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
BISNIS Terpopuler
Produksi Susu Lokal Menurun
Pemerintah Prioritaskan Pembangunan SPBG
Pembatasan Anggaran Tak Pengaruhi Pengadaan RFID
Berita terkait
Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina
4 September 2022
Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPuasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan
11 Mei 2017
Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Impor BBM Ditekan
5 Januari 2017
Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.
Baca SelengkapnyaPertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017
25 November 2016
Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.
Baca SelengkapnyaPremium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya
30 September 2016
Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.
Baca SelengkapnyaLibur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen
6 Mei 2016
Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus
3 Februari 2016
Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.
Baca SelengkapnyaIni Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus
25 Juni 2015
Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium
16 Juni 2015
Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.
Baca SelengkapnyaPertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan
22 April 2015
Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.
Baca Selengkapnya