TEMPO.CO, Surabaya - Deputi Bidang Pengendalian Badan Pelaksana, Agus Wahyudi, mengharapkan adanya dana sebesar Rp 150 triliun untuk pengembangan kawasan
Surabaya-Madura. Menurut Agus, percepatan ditargetkan sampai dengan 2024 agar mencapai 8 persen pengembangan perekonomian kawasan Suramadu.
"Akan dibangun kawasan perdagangan dan jasa, pelabuhan, kawasan industri, sarana jalan dan tol dan permukiman sekitar," ujarnya saat ditemui di acara Kementerian Pekerjaan Umum, di Surabaya, Kamis, 16 Mei 2013.
Kaki jembatan Suramadu seluas 250 hektar di Surabaya dan 600 hektar di Madura akan dibangun menjadi beberapa kawasan. Selain itu, pelabuhan peti kemas di Madura juga akan dibangun di atas lahan seluas 600 hektar. Menurut Agus, dana tersebut hanya sebagian kecil yang akan didapatkan dari pemerintah. "Dominan swasta," ujarnya.
Untuk pengembangan daerah kawasan, menurut Agus, sudah ada investor yang ditawarkan. "Mereka memberikan syarat, seperti perizinan, akses infrastruktur, dan pendapatan keuntungan," ujarnya.
Pemerintah memberikan anggaran untuk membangun kawasan Madura mencapai Rp 390 miliar untuk tahun ini. "Tahun kemarin hampir sama anggarannya," ujar agus. Untuk biaya perawatan, Agus mengatakan pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp 60 miliar.
Mengenai pembebasan lahan, menurut Agus, tidak harus selalu dari pemerintah yang memulai. "Yang penting pemerintah memberikan investasinya," ujar agus. Oleh karena itu, Agus berpendapat akan lebih baik jika pemasukan dari jalan tol suramadu digunakan untuk pembangunan jalan tol lagi. "Jadi tidak masuk kas negara," ujar Agus.
Selama ini,pendapatan dari jembatan tol masuk kedalam kas negara yang ditampung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini dikarenakan belum adanya legalitas kemana pendapatan tersebut akan mengalir.
Menurut Agus dengan adanya pengecualian kebijakan untuk pendapatan tol Suramadu, pengembangan kawasan di Madura akan lebih berkembang. "Pembangunan jalan tol akan mengembangkan kawasan di sekitarnya seperti kawasan industri, jasa, permukiman, pergudangan, dan pelabuhan," ujarnya.
Agus mengatakan pengecualian ini telah diusulkan dan masih menunggu waktu untuk menjadi keputusan menteri. Menurutnya sampai saat ini pembangunan wilayah madura masih belum tertata.
WINNIE AMALIA R
