Pegawai Pajak Tertangkap Lagi, Ini Jawaban Dirjen

Rabu, 15 Mei 2013 11:41 WIB

Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany. TEMPO/Jacky Rachmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhasil menangkap tangan seorang penyidik pajak. "Kan saya sudah bilang beberapa kali beberapa waktu yg lalu, bahwa akan terus ada penangkapan sampai petugas pajak yang bandel habis tertangkap dan dipecat," ujarnya dalam pesan singkat kepada Tempo 16 Mei 2013.

Ia berharap penangkapan ini akan menimbulkan efek lebih luas terhadap praktek suap kepada pegawai pajak. "Insya Allah dengan penangkapan ini akan mengurangi secara drastis jumlah yg bandel-bandel. Penangkapan ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk lakukan pembersihan," katanya.

Penangkapan ini diklaim Fuad merupakan buah kerja keras direktorat dalam menjalankan program reformasi SDM."Jadi, saya mengharapakan agar masyarakat itu lega kalau ada petugas pajak yang ditangkap KPK. Ini menunjukkan bahwa program reformasi SDM di Direktorat Jendral Pajak (DJP) berjalan serius dan konsisten," katanya.

Ke depan, Fuad memastikan Kantor Pajak akan terus bersinergi dengan KPK untuk memberantas pegawai pajak nakal. "DJP akan terus bekerja sama dg KPK untuk melakukan pembersihan di DJP dari oknum-oknum yang masih menerima suap dan praktek-praktek penyimpangan lainnya," katanya. "Tentunya kami juga melakukan upaya lain seperti pembinaan mental dan sistem pengawasan lebih kuat."

Namun sayang ia eggan membeberkan siapa penyidik yang tertangkap tangan menerima suap Rp 2 miliar. "Sabar saja, nanti KPK yang akan memberitahukan," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap lagi seorang penyidik pajak yang sedang menerima uang suap. Sumber Tempo membenarkan penangkapan itu. "Ini baru saja kami tangkap. Kami sedang mengambil barang bukti lainnya," ujarnya.

ANANDA PUTRI | SETRI
Topik Terhangat:
PKS Vs KPK
| E-KTP |Vitalia Sesha |Ahmad Fathanah |Perbudakan Buruh




Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

9 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

39 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

42 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

50 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya