TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak akan diberikan dalam bentuk beras miskin, Beasiswa Miskin, dan program Keluarga Harapan. Selain ketiga kompensasi tersebut, ada skema tentang pemberian bantuan tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat miskin.
"Kebijakan bantuan langsung tunai ini tidak akan ada politisasi," kata Agung saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara pada Selasa, 30 April 2013.
Bantuan tunai ini akan diberikan pemerintah setelah kenaikan harga BBM berlaku, agar masyarakat menengah ke bawah dapat bertahan di tengah laju inflasi yang berpotensi meningkat. Agung memprediksi bahwa kebijakan Raskin, Beasiswa Miskin, dan program Keluarga Harapan tidak akan cukup untuk menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah juga memerlukan solusi jangka pendek.
Saat ditanya tentang berapa jumlah bantuan tunai yang akan diberikan, Agung enggan menjawab. "Masih kami godok dulu nomimalnya berapa."
Bantuan tunai serupa juga pernah terjadi mendekati Pemilu 2009. Banyak pihak menilai bahwa pemberian uang tunai tersebut menguntungkan pihak tertentu. Sehingga ada semacam trauma untuk mengulangi kebijakan bantuan tunai jika pilihan momentumnya mendekati masa pemilu.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para menteri dan seluruh gubernur serta wali kota dan bupati mengisyaratkan kenaikan BBM. Yudhoyono juga mengatakan bahwa kompensasi kenaikan BBM tergantung pada jumlah subsidi yang akan dikurangi.
