Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato tentang pelaksanaan Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Istana Negara, Jakarta, (29/5) malam. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kondisi fiskal serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengkhawatirkan akibat subsidi BBM yang terus membengkak. "Subsidi BBM terlalu besar sehingga mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan kemiskinan jadi terlalu sedikit," katanya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 30 April 2013.
Sialnya, sebagian besar subsidi bahan bakar itu tidak tepat sasaran. Subsidi BBM dinilai banyak dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas ketimbang masyarakat kelas bawah. "Kalau dibiarkan, ini tidak adil karena sedikit untuk menanggulangi kemiskinan, kesejahteraan, dan infrastruktur," katanya.
Menurut SBY, pembiaran terhadap membengkaknya subsidi BBM dapat berakibat membesarnya defisit anggaran. Jika ini terjadi terus-menerus, ketahanan ekonomi bakal tergerus.
Presiden SBY berharap kalangan yang menolak pemerintah mengurangi subsidi BBM memahami kebijakan ini. "Jangan sampai tidak memiliki sense of crisis," katanya. Selain menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal. "Jangan sampai tidak peduli karena seolah-olah fiskal dalam keadaan baik. Mari pahami betul, ada masalah dan tantangan berkaitan fiskal dan APBN."
Kendati mengklaim paham atas kondisi fiskal anggaran, SBY tidak kunjung mengumumkan pilihan kebijakannya. Bahkan, dalam forum musyawarah yang dihadiri aparatur negara dari semua provinsi ini, SBY mengakui belum menemukan kebijakan yang pas.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengumumkan bakal ada dua harga BBM bersubsidi, yaitu Rp 4.500 dan Rp 6.500-7.500. Harga baru untuk kendaraan pribadi. Beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terlihat menyiapkan perangkat berupa papan harga baru untuk antisipasi jika kebijakan ini diterapkan. Belakangan, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menilai opsi dua harga BBM bersubsidi sulit diterapkan.
Presiden SBY lebih memilih menaikkan harga jika ada kepastian dana kompensasi. Anggaran kompensasi ini akan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Pembahasan APBNP kami harapkan selesai Mei mendatang."
