Sebuah mobil keluar dari stasiun pengisian bahan bakar umum yang kehabisan stock BBM di kawasan Legok, Tangerang, Banten, (26/4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menolak memberi kepastian mengenai kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi yang akan dipilih oleh pemerintah. Alasannya, pemerintah masih mempertimbangkan seluruh opsi kebijakan agar sesuai dengan kemampuan sosial masyarakat.
"Tunggu saja hasil pembahasan kami, jangan berspekulasi, karena kami masih terus mencari kebijakan yang tidak berdampak besar kepada masyarakat. Ini menyangkut daya beli," kata Hatta saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan pada Senin, 29 April 2013. Menurut Hatta, saat ini pemerintah juga mencari kebijakan yang sesuai dengan kesehatan dan kesinambungan fiskal.
Pernyataan Hatta ini seperti mementahkan janjinya sendiri bahwa implementasi pengendalian konsumsi BBM subsidi akan dilakukan pada bulan depan. Ia meminta agar semua pihak bersabar menunggu hasil pembahasan yang terus dilakukan pemerintah. "Soal nominal (Rp 6.500 atau lebih) saya juga tidak mau bicarakan sekarang. Nanti saya bicara A terus jadinya B," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengurangi subsidi premium bagi pengguna kendaraan pribadi atau pelat hitam. Caranya, dengan menerapkan kebijakan dua harga, yakni Rp 6.500-Rp 7.000 per liter bagi kendaraan pribadi, sementara angkutan umum dan sepeda motor masih boleh membeli Premium dengan harga Rp 4.500 per liter.
Hanya saja, Presiden Yudhoyono saat konferensi pers di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Jumat pekan lalu, menyatakan tidak akan mengambil kebijakan dua harga jika hasil kajiannya menunjukkan risiko yang terlalu besar. Jika tidak bisa dengan sistem dua harga, Yudhyono akan memutuskan satu harga BBM.
