Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa mengatakan akan segera menanyakan penyebab pembintangan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu). Sebab, ia tidak ingin masalah pembintangan dan pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga menjadi berlarut-larut yang berdampak pada pertumbuhan dan kualitas penyerapan anggaran pemerintah.
"Siang ini saya rapat dengan Mendikbud. Saya akan tanya apa masalahnya. Katanya karena belum bertemu DPR, ya akan kami minta segera bertemu," kata Hatta saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pada Selasa, 23 April 2013.
Hatta menambahkan pembahasan mengenai permasalahan pemblokiran anggaran Kementerian Pendidikan ini sudah dilakukan sejak Minggu. Ia ingin segera mengetahui ada permasalahan apa di balik pembintangan anggaran yang ada pada kementerian tersebut. "Saya ingin memastikan governance kementerian lembaga itu baik, administrasinya baik, bahkan (Kementerian) Keuangan akan jemput bola untuk mengetahui masalah kenapa dibintangi," ujarnya.
Hari ini Hatta dijadwalkan akan bertemu dengan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas pembintangan anggaran ini. Sebab, masih ada anggaran yang belum bisa dicairkan hingga saat ini. "Hari ini juga saya akan rapat dengan Kemendikbud. Kami selesaikan karena masih ada beberapa masalah yang belum selesai," ujarnya. Hatta menolak menyebutkan detil anggaran bermasalah tersebut.
Setelah lepas dari masalah pembintangan anggaran Ujian Nasional 2013, rupanya masih ada masalah besar yang harus ditanggung Kementerian Pendidikan. Dari total pagu DIPA Kementerian Pendidikan sebesar Rp 73 triliun, sebanyak Rp 61 triliun masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Salah satu contohnya, anggaran sebesar Rp 39 triliun di antaranya adalah anggaran untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Anggaran gagal dicairkan setelah Kementerian Keuangan menemukan penggelembungan sebesar Rp 9 triliun dari yang diajukan di awal sebesar Rp 30 triliun.
