Opsi Penghematan dan BBM Ron 90 Masih Wacana  

Reporter

Rabu, 10 April 2013 14:35 WIB

Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun banyak kritik mengenai subsidi bahan bakar minyak yang terlalu besar dan tak tepat sasaran, pemerintah masih belum memberikan sinyal akan mengurangi subsidi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji opsi-opsi, termasuk soal menyediakan BBM bersubsidi jenis baru.

"Ini (bensin Ron 90 bersubsidi) kan wacana saja. Masih butuh implementasi. Pertamina memang sudah beberapa kali pemaparan, oke saja. Tetapi kan perlu keputusan. Tunggu saja. Semua wacana sudah kami pikirkan," kata Susilo ketika ditemui di sela Seminar Percepatan Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral di Dalam Negeri di Jakarta, Rabu, 10 April 2013.

Susilo mengatakan, karena masih berupa wacana, Kementerian Energi juga belum menyiapkan perangkat aturan untuk penyediaan BBM bersubsidi jenis baru ini. Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya mengatakan penyediaan BBM bersubsidi jenis baru ini bisa segera dilakukan jika pemerintah menetapkan aturan bahwa bensin dengan RON 90 sebagai BBM bersubsidi sekaligus menetapkan harga BBM bersubsidi jenis baru ini.

Saat ini beberapa opsi penghematan yang muncul. Opsi pertama adalah membatasi konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi. Opsi kedua adalah menaikkan harga BBM bersubsidi dan pemerintah menyediakan bantuan untuk kompensasi bagi rakyat miskin. Ketiga adalah menetapkan BBM bersubsidi jenis baru yang harganya di antara BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah masih mengkaji sejumlah pilihan tersebut. Jero meminta agar wacana pengendalian subsidi BBM ini tak lagi digembar-gemborkan. Mantan Menteri Pariwisata ini mengatakan pemerintah tengah mengupayakan solusi yang tak memberatkan rakyat miskin.

"Media tidak usah bahas soal BBM dululah, biar masyarakat ini cooling down. Kami masih bahas. Kalau tidak ada kompensasi kasihan rakyat miskin. Tetapi bentuknya belum tentu BLT (bantuan langsung tunai) karena sekarang dengan BLT dicurigai ini nanti untuk partai," kata Jero ketika ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 April 2013.

Anggota Komisi VII Satya W. Yudha menolak ide penyediaan BBM bersubsidi jenis baru. Satya mengatakan kebijakan ini justru akan mendorong pengguna BBM bersubsidi beralih ke BBM bersubsidi jenis baru ini.

Soalnya, menurut Satya, secara psikologis masyarakat akan tetap mencari barang yang lebih murah. Saat ini harga bensin nonsubsidi jenis Pertamax berkisar Rp 10.000 per liter. Sementara Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanan Migas) Eri Purnomohadi mengatakan harga BBM bersubsidi baru ini idealnya berkisar Rp 5.500 per liter hingga Rp 7.000 per liter.

BERNADETTE CHRISTINA

Topik terhangat:

Partai Demokrat
| Agus Martowardojo | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

Berita lainnya:
Tengok Cuitan Anas Urbaningrum Soal SMS
Mantan Pangdam IV: Komnas HAM Jangan Didengar

SBY: 1.000 Persen Ibu Ani Tak Terlibat Hambalang

Dirut MRT Irit Bicara, Ahok: Bagus Dong!

'SBY Tak Percaya Orang Lain Selain Dirinya Sendiri'

Berita terkait

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

11 Mei 2017

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

5 Januari 2017

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

25 November 2016

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.

Baca Selengkapnya

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

30 September 2016

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.

Baca Selengkapnya

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

6 Mei 2016

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

3 Februari 2016

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

25 Juni 2015

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

16 Juni 2015

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.

Baca Selengkapnya

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

22 April 2015

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.

Baca Selengkapnya