TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tidak akan campur tangan atas keputusan PT Pertamina (Persero) yang menolak memperpanjang kontrak ExxonMobil Oil Indonesia di ladang minyak dan gas (migas) Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur. Masalah itu merupakan urusan bisnis yang harus diselesaikan bersama antara Pertamina dengan Exxon.Kepastian itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Senin (30/8). Ia menegaskan, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menekan campur tangan dalam masalah bisnis. "Sekarang ini semangatnya sudah jelas bahwa intervensi pemerintah dalam bisnis itu kalau bisa dikurangi," ujarnya.Menurutnya, sikap tegas pemerintah tersebut didasarkan atas ketentuan baru, UU 20/2001 tentang Migas. Di situ disebutkan bahwa tugas pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan, regulasi, serta pembinaan dan pengawasan. Fungsi regulasi di lapangan dijalankan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Dalam kasus Cepu, lanjutnya, sebenarnya BP Migas bisa memberikan tanggapan bila ada laporan dari Pertamina atau Exxon. Namun hingga saat ini kedua pihak belum melakukannya. "Jadi biar saja mereka selesaikan dulu," kata dia. Ia menambahkan, masalah kontrak Exxon di Cepu merupakan masalah perseroan karena ladang Cepu termasuk wilayah kerja Pertamina, sehingga kewenangan untuk mengelolanya berada di tangan perusahaan negara itu. Karena itu negosiasi juga harus dilakukan Pertamina dengan Exxon secara langsung, bukan dengan pemerintah. Sedangkan pemerintah hanya menerima laporan resmi dari Pertamina, melalui BP Migas. Sejauh ini, ia mengaku, hingga saat ini belum menerima laporan resmi mengenai sikap Pertamina tersebut. Meski belum disampaikan secara resmi, Exxon meminta keterlibatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, setelah proses negosiasi menemui jalan buntu. Namun, Purnomo memastikan, intervensi tetap tidak akan dilakukan. "Kami akan menjelaskan posisi pemerintah dalam masalah ini," ujarnya. Retno Sulistyowati - Tempo News Room