TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan berfokus pada penguatan program penanggulangan kemiskinan pada Rencana Kerja Pemerintah 2014. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 53,2 triliun untuk memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan.

"Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan artinya perluasan ruang lingkup dan menaikkan unit cost," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana, usai pembahasan rancangan kerja pemerintah 2014 di kantornya, Senin, 8 April 2013.

Ia mengatakan ada empat program penanggulangan kemiskinan yang bakal diperkuat tahun depan, yakni program beras untuk keluarga miskin atau Raskin (Rp 23,1 triliun), Beasiswa Siswa Miskin atau BSM (Rp 9,2 triliun), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM (Rp 14,9 triliun), dan Program Keluarga Harmonis atau PKH (Rp 5,5 triliun). Semua itu bakal diitambah dengan rekapitulasi anggaran program di 15 lokasi Quick Wins dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) senilai Rp 450 miliar.

Armida menjelaskan alokasi beras pada 2014 akan ditingkatkan menjadi 20 kilogram dari sebelumnya hanya 15 kilogram per rumah tangga per bulan dengan tetap membayar Rp 1.600 per kilogram. Untuk BSM, jumlah siswa akan menjadi 15,4 juta dengan unit cost yang meningkat di seluruh jenjang.

"Cakupan BSM meningkat 29 persen, untuk jenjang SD mendapat sekitar Rp 500 ribu, untuk jenjang SMP mendapat sekitar Rp 750 ribu, dan SMA sekitar Rp 1 juta per orang per tahun," ujarnya.

Untuk PNPM, pemerintah akan mengalokasikan dana ke seluruh kecamatan yang sudah terdata pada 2013. Hanya saja, Armida mengatakan, ada kemungkinan penambahan cakupan penerima dengan melihat tingkat kemiskinannya. "Jadi 273 kecamatan itu mungkin saja bertambah karena mencari lagi yang miskin,” tuturnya. Setiap kecamatan nantinya akan mendapatkan Rp 3 miliar.

Adapun untuk penerima PKH menjadi 3,2 juta rumah tangga dengan cost unit sebesar RP 1,8 juta per rumah tangga per tahun. Sebelumnya, jaminan kesejahteraan sosial dalam bentuk PKH ini diberikan hanya kepada 2,4 juta rumah tangga sebesar Rp 1,3 juta per rumah tangga tahun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pengelolaan belanja pemerintah akan dikelola lebih efektif. Untuk itu, seandainya ada tekanan terhadap fiskal, pemerintah akan memprioritaskan pengentasan kemiskinan ketimbang pertumbuhan ekonomi. "Jadi secara umum, asumsi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan dalam RPJMN pada kisaran 7-7,7 persen tidak bisa dicapai karena masih ada pengaruh krisis dunia," ujar Agus.

Dalam RKP 2014, pemerintah memproyeksikan pagu indikatif untuk belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 561,2 triliun dari total rencana belanja pemerintah sebesar Rp 1.900 triliun. Adapun RKP menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,4-6,9 persen, inflasi 4,5 persen plus minus 1 persen, penurunan pengangguran 6 persen, dan penurunan kemiskinan sebesar 10 persen.

AYU PRIMA SANDI

Berita Terpopuler:
3 Fakta Kapolda DIY Kontak Pangdam Sebelum Insiden
SBY Keseleo Lidah, Mencoreng Jadi Menggoreng
Polisi Endus Penyerang Cebongan dari Ponsel?
Pangdam Diponegoro Serahkan Jabatan Besok
Pilkada Palembang, Romi - Harno Unggul Sementara