TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menargetkan aplikasi e-Audit akan mulai efektif pada 2015 mendatang. Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan, pihaknya sudah melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan seluruh entitas, termasuk 33 provinsi di Indonesia. "Semua entitas sudah masuk, 759 entitas yang masuk e-Audit," kata Hadi seusai penandatanganan MoU dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku di gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2013.

Menurut Hadi, saat ini 80 persen aplikasi audit sudah diselesaikan. Aplikasi ini untuk melakukan pengujian terhadap semua sektor yang diperiksa oleh BPK kepada entitas. "Seperti pengujian masalah bantuan sosial secara elektronik atau masalah perjalanan dinas. Jadi kami mohon dukungan, 20 persen formula aplikasi sudah selesai," katanya. Dia menyatakan, dengan aplikasi ini, BPK dapat menghemat ongkos untuk melakukan audit. "Tapi kami belum hitung penghematannya berapa."

Meskipun ke depan sudah menggunakan e-Audit, Hadi menyatakan, pihaknya akan tetap melakukan tindak lanjut jika ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh entitas dan yang diperiksa oleh BPK. Dia menjelaskan, pada tahap pertama, BPK akan melakukan e-Audit. Namun, jika ditemukan perbedaan, akan dilakukan korespondensi audit dengan mengirim surat kepada entitas. "Jika nanti masih ada perbedaan, kami akan turun langsung ke lapangan," katanya.

Setelah nota kesepahaman dengan semua entitas dibuat, BPK selanjutnya akan membuat pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee (e-Audit). Melalui pusat data tersebut, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

Hadi berharap sistem ini dapat mengurangi semua praktek korupsi dan membuat seluruh entitas dapat mengelola keuangan dengan baik. "Selain itu, untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi, dan efektivitas pengeluaran negara," kata Hadi.

ANGGA SUKMA WIJAYA