Seorang petugas melintasi tumpukan bawang di dalam sebuah kontainer di kawasan Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Tanjung Perak, Surabaya, Jawa timur, Rabu, (20/3). Sebanyak 332 kontainer berisi bawang tertahan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) karena didatangkan sebelum Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian (Kementan). TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil dua importir bawang putih untuk menelisik dugaan adanya kartel. PT Ridho Sribumi Sejahtera adalah salah satu perusahaan yang dipanggil. Dua importir dari rencananya 11 importir lainnya yang dipanggil berstatus sebagai saksi.
Kepala Biro Humas KPPU Ahmad Junaidi mengatakan ada 15 pertanyaan yang diajukan di antaranya mengenai perizinan, struktur perusahaan, kuota yang didapat, dan jalur pendistribusian. "Pertanyaan bersifat umum," katanya saat ditemui usai memeriksa kedua importir di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2013.
Komisi ingin mengetahui mengenai peredaran pasokan bawang putih. Kasus ini ditelisik karena harga bawang putih meroket tajam hingga menembus Rp 50 ribu per kilogram. Melambungnya harga akibat dari suplai bawang putih yang menipis.
Menurut Junaidi Komisi ingin mencari kenapa suplai bawang menipis. "Apakah murni suplai sedikit atau ada yang menahan," ujarnya.
Perwakilan PT Ridho Sribumi Sejahtera, Ruth tak mau berkomentar banyak usai pemeriksaan yang berlangsung sekitar satu jam. Ia hanya mengatakan, pihaknya memberikan informasi terkait yang dibutuhkan KPPU. "Cuma ditanyakan soal administrasi, tidak bahas kartel," ujarnya sambil berlalu.
Berdasarkan daftar importir penerima Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diterima Tempo, Ridho Sribumi mendapatkan jatah impor 1987 ton bawang putih.
Sumber Tempo di kalangan importir mengatakan lima perusahaan dari 11 perusahaan diduga terafiliasi dalam satu induk usaha. Mereka adalah PT Painan Jintai Resources, PT Pentabiz Internasional, PT Ridho Sribumi Sejahtera, PT Rachmat Rejeki Bumi dan CV Agro Nusa Permai. Pemilik Painan, Ahkam, menyangkal tuduhan itu. “Kami ini distributor kecil,” katanya, Jumat pekan lalu.
Junaidi menambahkan Komisi berencana meminta keterangan Kementerian Perdagangan dan Pertanian sebagai otoritas yang mengeluarkan perizinan mulai dari Importir Terdaftar, RIPH, dan Surat Persetujuan Impor. "Kami ingin dapat statement resmi pemerintah bagaimana kebijakan impor ini dan kenapa terjadi masalah," katanya.
