TEMPO.CO , Jakarta: Sekretraris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon menduga terdapat aksi perburuan rente pada impor komoditas bawang. "Ini ada perburuan rente yang sangat mudah dibaca, ada usaha untuk mengambil keuntungan di sini," kata Fadli dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Sabtu, 16 Maret 2013.
Memang sulit untuk membuktikan aksi perburuan rente ini, mengingat mudah dibantah secara normatif teruratama dalam hal proses perizinan impor yang kerap terlambat. Fadli menuturkan, proses pencairan izin yang lambat sebenarnya perlu dipertanyakan. Terutama kepada Kementerian Pertanian yang mengurus dan mengelola rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH).
RIPH, kata dia, mestinya bisa keluar pada Januari lalu. Namun realisasinya terus tertanda hingga saat ini. "Keterlambatan ini harus dicari asal-usulnya, harus ada keterlibatan KPK untuk ditelusuri," kata dia.
Solusi paling tepat untuk mengatasi harga bawang yang terus melambung, sebenarnya adalah dengan meningkatkan produksi. Apalagi secara iklim bawang adalah komoditas tanam yang mampu diproduksi dalam negeri.
Namun, ia tidak melihat adanya niatan pemerintah untuk meningkatkan produksi bawang dalam negeri. Padahal Kementerian Pertanian baru mendapatkan kenaikan anggaran, tetapi tidak memanfaatkan peluang tersebut.
Tidak hanya soal peningkatan produksi, ia menilai pemerintah kurang bisa mengelola stok bawang. Padahal, produksi bawang dalam negeri selalu surplus sejak Juni hingga Desember. Namun kerap paceklik begitu masuk Januari hingga Maret. "Harusnya stok itu bisa disimpan untuk kekurangan di Januari sampai Maret, tapi ini tidak."
Secara fasilitas, untuk penyimpanan stok bawang sebenarnya bisa dilakukan oleh Bulog. Demikian juga untuk impor, usul Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan agar RNI dan Bulog ikut turun dalam impor bawang sebenarnya juga masukan yang baik.
"Memang kami lebih senang kalau yang impor itu BUMN, tapi BUMN juga tetap harus transparan dan tidak berburu rente," tegasnya.
