TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan menjadi badan usaha milik negara mandiri setelah diakuisisi oleh pemerintah. Menurut Agus, pembelian Inalum tidak akan melalui Pusat Investasi Pemerintah.

"BUMN yang mandiri, yang berdiri sendiri, yang nanti akan meneruskan kegiatan usahanya. Pengelolaan pasti di bawah Kementerian BUMN," kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, 13 Maret 2013.

Terkait dengan penilaian buku yang sebelumnya masih dalam pembahasan, Agus belum bisa menjelaskan. Namun dia memastikan Inalum akan diambil alih dengan dana yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. "Masalah penilaian buku itu Kementerian Perindustrian akan menjelaskan. Yang pasti sudah ada dananya dan tinggal eksekusi. Kami harapkan dapat berjalan baik," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto, menyatakan masih ada perbedaan harga yang ditawarkan oleh Nippon Asahan Inalum Jepang dengan yang diinginkan pemerintah. Dia menyatakan masih dilakukan negosiasi master agreement atau nilai buku, karena adanya perbedaan nilai buku antara pemerintah dan konsorsium Jepang.

Meski demikian, Hadi yakin proses akuisisi akan berjalan lancar dan pada 31 Oktober 2013 pemerintah bisa menguasai 100 persen saham PT Inalum. Setelah diakuisisi pemerintah, PT Inalum akan menjadi badan usaha milik negara. Dia juga memastikan tidak ada masalah dengan dana untuk akuisisi. Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 2 triliun dari APBN 2014 dan Rp 5 triliun pada 2013.

Proyek Inalum merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan konsorsium investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co. Ltd (NAA). Kerja sama yang dimulai sejak 1975 ini akan berakhir pada tahun ini. Pemerintah saat ini menguasai 41,12 persen saham Inalum, sedangkan sisanya dikuasai oleh Nippon Asahan Alumunium.

ANGGA SUKMA WIJAYA