Dahlan Tak Takut Dipanggil Paksa DPR

Reporter

Rabu, 6 Maret 2013 06:37 WIB

Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Dahlan Iskan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menanggapi dingin rencana Komisi IX DPR yang hendak memanggil paksa dia untuk datang ke rapat pada 14 Maret mendatang. "Gak papa, nggak takut saya, tak khawatir," ujar Dahlan seusai makan malam di Warteg Warmo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Maret 2013.

Ketua Komisi IX Ribka Tjipataning marah akibat Dahlan mangkir tiga kali dari rapat Komisi. Padahal rapat itu, menurut Ribka, penting karena terkait masalah ketenagakerjaan di BUMN.

Karena sudah mangkir tiga kali, Ribka mengatakan Dahlan beritikad buruk pada komisi yang membidangi ketenagakerjaan itu. Karena itu, Dewan akan memanggil paksa Dahlan pekan depan.

Dahlan, ketika dimintai tanggapan, malah mengaku bingung kenapa ia harus memenuhi panggilan Komisi IX. Ia mengatakan, kementeriannya bertanggung jawab kepada Komisi VI, bukan Komisi IX. Jadi, yang seharusnya memanggil dia adalah Komisi VI yang membidangi BUMN.

"Seharusnya mereka koordinasi dulu agar ada kesepakatan soal pemanggilan itu," ujar Dahlan.

Ditanyai soal perkara outsourcing di BUMN yang dituntut pekerja untuk dihilangkan, ia mengatakan akan berkoordinasi dengan menteri tenaga kerja. Pasalnya, ia memiliki sejumlah konsep penyediaan tenaga kerja yang ingin dirundingkan dulu.

Salah satu konsep yang ia pikirkan sejauh ini, ketika tender outsourcing, jangan sampai ada "banting-bantingan" harga tenaga kerja yang hendak ditawarkan. Hal itu, kata Dahlan, bisa menekan kesejahteraan pekerja.

Dahlan minta peserta tender outsourcing mencantumkan berapa upah yang akan dibayarkan kepada para buruh., Ia berharap upah pegawai alih daya di atas upah minimum provinsi. "Biar ada beda antara perusahaan BUMN dan non BUMN."

ISTMAN MP



Berita terpopuler:
Peretas Situs SBY Akan Direkrut Mabes Polri?
Waspada, Banjir di Jakarta Dinihari
Rasyid Tak Ditahan, Status Seperti Orang Merdeka
Pemuda Cabuli Empat Adik Tiri dan Ibu Kandungnya
Bentrokan Bersenjata di Sabah, 5 Polisi Malaysia Tewas
Ahok Minta Pengusaha Beli Vila Ilegal di Puncak

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

8 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

4 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya