TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, mengatakan, pembebasan lahan tol Trans Sumatera akan menggunakan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. "Undang-Undang Pembebasan Tanah yang baru sudah mulai berlaku tahun ini, sehingga setiap pembangunan infrastruktur yang baru harus menggunakan undang-undang tersebut," kata Djoko saat ditemui di kantornya, Jumat, 22 Februari 2013.
Djoko memperkirakan, biaya pembangunan dan pembebasan tanah pada proyek Trans Sumatera akan menghabiskan dana triliunan rupiah. Sebab, jika ditotal, panjang tol Trans Sumatera bisa mencapai 2.969 kilometer. Oleh sebab itu, pembebasan lahan di ruas tol itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh pemerintah.
Adapun pembebasan lahan tol Trans Sumatera nantinya akan menggunakan dana pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah setempat dengan porsi pendanaan yang lebih kecil. Selain itu, Djoko menambahkan, pembebasan lahan juga akan menyertakan Badan Pertanahan Nasional di dalamnya.
Djoko mengatakan, dalam undang-undang tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum saat ini hanya bertugas mempersiapkan seluruh perencanaan proyek. Setelah itu, rencana pembangunan diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah tingkat provinsi. Pemerintah provinsi kemudian membuat uji publik dengan masyarakatnya. Jika disetujui, pemerintah provinsi kemudian mengeluarkan surat persetujuan penetapan lokasi proyek.
"Karena itu, BPN sudah harus menyiapkan lembaganya. Karena undang-undang baru menyebutkan BPN mengambil lead dalam proses pembebasan lahan," kata Djoko. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum akan hanya menyediakan pendanaan pembebasan tanah sesuai dengan progres yang dilakukan BPN.
Tol Trans Sumatera adalah tol yang rencananya membentang dari Aceh hingga Lampung. Tol ini akan menghubungkan kota-kota besar di Pulau Sumatera dan menjadi bagian dari proyek high grade highway Sumatera. Dana pembangunan tol Trans Sumatera diperkirakan mencapai Rp 360 triliun.
Kementerian PUPR: Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi
22 Januari 2023
Kementerian PUPR: Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan sertifikat laik fungsi untuk Jalan Tol Semarang - Demak Seksi 2 (KM 448+994-KM 465+000).
