TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengambil alih pembebasan lahan di seksi ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan. "Mulai tahun ini, pembebasan tanah di seluruh seksi tol itu dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," kata Djoko saat ditemui di kantornya, Jumat, 22 Februari 2013.
Awalnya, kata Djoko, Kementerian Pekerjaan Umum hanya berkewajiban membebaskan tanah pada seksi I dan I tol. Sedangkan pembebasan tol di seksi II, IV, V, dan V akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat.
Kesepakatan tersebut diatur dalam memorandum of understanding yang telah dibentuk antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar tiga tahun yang lalu. Nota kesepahaman tersebut menyebutkan, pembebasan lahan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi II ke atas, tol Pasir Koja-Soreang, dan tol Bandung Intra Urban Toll Road akan dilakukan oleh BUMN Jawa Barat dan selesai pada akhir 2011.
Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum pun batal menganggarkan dana pembebasan lahan di ketiga ruas tol tersebut. Dana pembebasan lahan yang tadinya sudah disiapkan kemudian ditarik dengan harapan pembebasan lahan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. "Namun, hingga akhir 2012, pembebasan lahan di ketiga ruas tol itu tidak kunjung ada progres. Masih nol," kata Djoko.
Oleh sebab itu, Kementerian Pekerjaan Umum berinisiatif mengambil alih tugas pembebasan lahan di ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan demi mengejar target penyelesaian pembangunan yang tepat waktu. Sedangkan pembebasan lahan di dua ruas tol lainnya akan dilakukan dengan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency.
Pembebasan ketiga ruas tol itu sendiri diperkirakan akan menghabiskan dana yang cukup banyak, khususnya pembebasan tanah di ruas tol Bandung Intra Urban Toll Road. Sebab, tol akan dibangun di tengah permukiman yang sudah cukup padat sehingga membutuhkan dana yang besar untuk membebaskan lahannya.
Kementerian PUPR: Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi
22 Januari 2023
Kementerian PUPR: Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan sertifikat laik fungsi untuk Jalan Tol Semarang - Demak Seksi 2 (KM 448+994-KM 465+000).
