TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah sudah membayar subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 5,1 triliun pada awal Juli lalu. Jumlah itu merupakan subsidi pemerintah ke PT Pertamina sejak Januari hingga Juli 2004. "Itu pembayaran subsidi tanpa memperhitungkan kewajiban Pertamina ke pemerintah," kata Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Darmin Nasution di Jakarta, Jumat (6/8).Namun, kata Darmin, pembayaran subsidi tanpa menyertakan kewajiban Pertamina itu karena belum dihitung. "Kewajiban dia (Pertamina) tetap harus diperhitungkan," katanya. Oleh sebab itu, untuk subsidi bulan Agustus ini pembayaran subsidinya akan dikurangi sejumlah setoran Pertamina bulan Juli ke kas negara.Menurut Darmin, kewajiban Pertamina ke Pemerintah hingga Juli jauh lebih besar dibanding jumlah subsidi yang harus dibayar pemerintah. Awalnya, subsidi itu sebesar Rp 12 triliun. Namun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan kewajiban itu, pemerintah hanya harus membayar subsidi sebesar Rp 5,1 triliun. "Jadi jangan sebut-sebut lagi Rp 12 triliun, itu hitung-hitungan Pertamina saja," katanya.Darmin menolak menyebutkan berapa total kewajiban Pertamina yang harus dibayar ke pemerintah hingga akhir Juli. Pemerintah, katanya, sudah memberi keringanan agar kewajiban itu tidak dibayar sekaligus. "Agar arus kas Pertamina tetap sehat," katanya. Sebelumnya, akhir Juli lalu, Juru Bicara Pertamina Hanung Budya Yuktyanta mengatakan persero itu belum menerima subsidi dari pemerintah sehingga cadangan bahan bakar minyak terancam kritis. "Kalau dalam waktu satu-dua minggu ini subsidi tak dibayar, stok minyak lampu kuning," katanya waktu itu. Bagja Hidayat - Tempo News Room