"Tanpa ada pengendalian, artinya bussiness as usual, ya dia akan tembus," kata Andy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi energi DPR, Selasa 12 Februari 2013.
Dengan asumsi APBN 2013 sebesar 46,01 juta kiloliter dan tanpa pengendalian penggunaan BBM bersubsidi, menurut Andy, maka BBM bersubsidi akan defisit sekitar 2,99 juta kiloliter. Upaya penghematan dengan larangan BBM bersubsidi untuk beberapa jenis transportasi diharapkan menekan konsumsi sebesar 1, 5 juta kiloliter.
Sementara, saat ini penghematan baru dilakukan dengan melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu, penggunaan solar bersubsidi juga dilarang untuk angkutan barang tambang, perkebunan, dan hasil kehutanan beroda lebih dari empat dan kapal barang nonperintis dan kapal nonpelayaran rakyat.
"Di luar itu sebaiknya ada terobosan-terobosan tertentu untuk semakin menekan penggunaan BBM bersubsidi," katanya.
Sebelumnya, pada 2012 konsumsi BBM bersubsidi sebesar 45,07 juta kiloliter, sementara BBM nonsubsidi hanya 30 juta kiloliter.
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
55 hari lalu
Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.
Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu
55 hari lalu
Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.
