Dewan Setujui IPO PT Semen Baturaja  

Selasa, 12 Februari 2013 13:18 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 9 Juli 2012. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) PT Semen Baturaja (Persero). "Ya, kemarin kita ada rapat internal, hasil rapat menyetujui," kata Wakil Ketua Komisi Keuangan Zulkieflimansyah ketika dihubungi Tempo, Selasa, 12 Februari 2013.

Kini, menurut dia, Dewan sedang memproses pengiriman surat ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Segera," katanya.

Diwawancarai terpisah, Menteri BUMN Dahlan Iskan bersyukur akhirnya DPR menyetujui rencana tersebut. "Kalau tidak diizinkan, kemajuannya akan lambat, dan sinyal internasionalnya kurang baik," katanya

Ia mengatakan, saham yang akan dilepas oleh Baturaja sebesar 20 persen. "Sesuai dengan kebutuhan perusahaan sama seperti Waskita, tidak menggunakan agen selling asing," kata Dahlan.

Dengan adanya persetujuan ini, Sekretaris Perusahaan Semen Baturaja, Zulfikri Subli, berharap IPO dapat dlaksanakan pada bulan Juni 2013. "Menggunakan buku Desember 2012," katanya. Namun ia belum bisa memastikan berapa dana yang terkumpul atas saham yang dilepas. "Masih dihitung-hitung."

Sebelumnya, Baturaja menargetkan dana yang dihimpun dari IPO sekitar Rp 1 triliun. Perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi (underwriter).

Pembahasan IPO Semen Baturaja, seperti diketahui, sempat alot. Dewan sempat dituding mengulur-ulur persetujuannya, yang sebenarnya ditargetkan telah rampung tahun lalu.

ANANDA PUTRI

Baca juga:

Obrolan Annisa, Mahasiswa UI, Sebelum Meninggal

Habis Bercinta dengan Lelaki, Pria Ini Tewas

Annisa Tewas, Dewan Akan Panggil IDI dan RS

Keluarga Annisa Kecewa dengan Rumah Sakit

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

11 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

16 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

5 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya