Depnakertrans Mengusulkan Biaya Paspor TKI Gratis

Reporter

Editor

Kamis, 5 Agustus 2004 17:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM agar paspor bagi para tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri digratiskan. Demikian dikatakan Humas Depnaker, Hotma Pandjaitan, kepada Tempo News Room di ruang kerjanya, Rabu (4/8). Menurut Hotma, hal ini dikarenakan pendapatan negara yang diperoleh dari para TKI sangatlah tinggi, yaitu 36 juta per orang per bulan. Saat ini biaya yang dikenakan kepada para TKI untuk mengurus paspor sebesar kira-kira Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. "Kalaupun ada keluhan dari para calon TKI yang mengurus paspor dengan biaya sampai dengan Rp 500 ribu itu karena sudah lewat calo, kata Hotma.Hotma menjelaskan bahwa usulan itu saat ini sedang dikaji oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Setelah itu baru diajukan kepada pemerintah, yang dalam hal ini melalui Departemen Keuangan. Hal itu nanti akan disesuaikan dengan keuangan negara kita, kata hotma.Saat ini, menurut Hotma, tidak ada perbedaan paspor antara TKI dengan warga biasa, yaitu paspornya berjumlah 36 lembar. Paspor bagi warga biasa bisa saja dibuat 36 lembar, karena bisa jadi orang tidak hanya pergi ke satu negara saja. Sedangkan bagi TKI, mereka hanya dengan satu tujuan negara saja. Jadi bisa dibuat untuk TKI ini paspornya terdiri dari enam lembar saja, tujuan merekakan hanya satu negara saja. Sedangkan untuk warga biasa bisa saja mereka tujuannya melebih dari satu negara sehingga diperlukan banyak lembar untuk menandai paspor itu, jelas Hotma.Erwin Dariyanto - Tempo News Room

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

11 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

25 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

36 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

54 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya