TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Edukasi dan Agensi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Hartono Purnomo meminta perusahaan asuransi untuk membayar klaim kerugian kerusakan kendaraan bermotor akibat 'water hammer'.

"Kalau tidak ada klausa khusus yang mengatur soal pengecualian pembayaran kerugian akibat water hammer, kami himbau untuk bayar," kata Budi ketika menggelar jumpa pers di kantornya, Selasa, 22 Januari 2013.

Seperti diketahui, belakangan masyarakat banyak menerima pesan berantai soal perusahaan asuransi yang dikabarkan tidak akan mengganti kerugian pada kendaraan bermotor yang terkena dampak banjir. Kerugian yang tidak diganti adalah apabila kendaraan bermotor yang terendam akibat banjir distarter oleh si pemilik kendaraan sehingga air masuk ke dalam mesin dan merusak mobil lebih lanjut atau istilah teknisnya adalah 'water hammer'.

Menurut Budi, memang ada beberapa perusahaan asuransi yang menerapkan kebijakan tersebut."Tetapi tidak banyak, paling hanya 10 persen dari jumlah perusahaan asuransi. Lainnya tidak mengatur secara khusus."

Perusahaan tersebut, kata dia, biasanya mencantumkan klausa khusus polis yang mengatur bahwa asuransi memperluas risiko banjir. Namun tidak menjamin kerusakan mesin apabila kemasukan air oleh sebab apapun. Jika aturan tersebut sudah dicantumkan, maka kerugian secara total akan menjadi tanggungan pemilik kendaraan.

Sementara itu, banyak perusahaan asuransi yang tidak mencantumkan klausa tersebut. Namun kerap berdebat dengan pemegang polis karena terdapat satu klausa umum yang berbunyi 'mengecualikan kerugian yang mengakibatkan rusaknya kendaraan secara disengaja'. Dalam hal ini, pemegang polis dan perusahaan asuransi kerap berdebat bahwa 'water hammer' masuk dalam kategori sengaja.

"Debat seperti ini tidak perlu, kami himbau bayar saja. Ini kan musibah," tegas Budi. Pada intinya, setiap pemilik kendaraan berhak mendapatkan ganti rugi atas kerusakan kendaraan apabila memiliki polis asuransi yang mengatur perluasan perlindungan tentang banjir.

Perlindungan dan penggantian kerugian ini termasuk diantaranya pencucian atau pembersihan kendaraan dari kotoran akibat banjir, penggantian kerusakan alat-alat elektronik dalam kendaraan bermotor dan lainnya. Meski begitu, perusahaan asuransi juga dihimbau tetap waspada atas terdapatnya kemungkinan penyimpangan untuk mendapat klaim asuransi dari para pemegang polis yang nakal."Moral hazard itu tak bisa dipungkiri, jadi tetap waspada," tegas dia.

GUSTIDHA BUDIARTIE