TEMPO.CO, Jakarta -
Konsumsi BBM Bersubsidi Diperkirakan Tembus 48 Juta Kiloliter

Jakarta- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini memperkirakan kuota BBM bersubsidi pada 2013 sebesar 46,1 juta kiloliter akan tetap terlampaui. Hal ini dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran BBM bersubsidi 2012 mencapai 45 juta kiloliter.

"Perkiraan 46,1 juta kiloliter atas dasar perkiraan penyaluran tahun sebelumnya 40 juta kiloliter. Sedangkan kenyataannya pada 2012 menjadi 45 juta kiloliter, maka tahun ini akan sekitar 50 juta kiloliter," kata Rudi dalam pesan singkat kepada Tempo, Kamis 10 Januari 2012.

Namun, Rudi mengatakan penyaluran BBM bersubsidi pada 2012 bisa direm menjadi sekitar 48 juta kiloliter jika harga BBM bersubsidi dinaikkan. Hal ini bisa terjadi jika harga BBM bersubsidi naik menjadi sekitar Rp 6.000 per liter hingga Rp 6.500 per liter. "Bila kenaikan harga BBM bersubsidi terjadi, penyaluran bisa ditekan dan tahun ini penyaluran bisa berkisar 48 juta kiloliter sampai 50 juta kiloliter," kata Rudi.

Terkait pengendalian penggunaan BBM bersubsidi, Rudi mengatakan kewenangan kementerian adalah membuat regulasi, mengimbau dan melakukan sosialisasi. Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi.

Peraturan ini menetapkan kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN dan BUMD seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Pulau Kalimantan tidak lagi menggunakan bensin bersubsidi mulai 1 Februari 2013. Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi di akan dikenai aturan yang sama mulai 1 Juli 2013. Aturan ini menyusul larangan serupa yang diberlakukan untuk seluruh provinsi di wilayah Pulau Jawa dan Bali pada 2012 lalu.

Selain itu, kendaraan dinas di Jabodetabek akan dilarang menggunakan solar bersubsidi mulai 1 Februari 2013. Larangan solar bersubsidi untuk kendaraan dinas ini juga diberlakukan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali mulai 1 Maret 2013. "Secara teoritis hitungannya bisa menghemat sekitar 1 juta kiloliter sampai 2 juta kiloliter supaya angka 46 juta kiloliter tidak terlampaui," kata Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim ketika dihubungi secara terpisah.

Namun Ibrahim mengatakan, kebocoran penyaluran BBM bersubsidi tetap bisa terjadi dengan tingginya disparitas harga. "Karena persoalan dasarnya tidak terselesaikan. Kalau disparitas harga tinggi, ditutup di sini, bocor di sana, karena disparitas ini memberi keuntungan yang cukup lumayan untuk yang menyelewengkan," kata Ibrahim

Ibrahim berharap pelaksanaan himbauan ini bisa lebih baik daripada 2012 karena tahun ini pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran untuk penggunaan bahan bakar non subsidi. Saat ini menurut Ibrahim pihaknya tengah melakukan sosialisasi dan pengecekan ke berbagai daerah untuk melihat kesiapan di lapangan. "Kami akan lihat satu per satu kendalanya di daerah seperti apa, ada atau tidak pasokan BBM non subsidi di daerah. Nanti badan usaha yang mencari jalan keluarnya. Tapi kebutuhan itu (BBM non subsidi) akan disiapkan," kata Ibrahim.

Direktur BBM Badan Pengantur Hilir Usaha Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pembatasan yang dilakukan pada 2012 sudah menunjukkan sedikit hasil meskipun ada sejumlah hambatan. "Hambatannya karena ada keterlambatan penggunaan teknologi dalam pengawasan penyaluran tahun lalu," kata Djoko.

Namun baik Ibrahim maupun Rudi tak menjelaskan sanksi apa yang diberikan kepada pihak yang melanggar imbauan ini. Rudi mengatakan kewenangan memberi sanksi bagi yang melanggar menurutnya tak hanya ada di tangan Kementerian ESDM. "Sanksinya bisa sanksi sosial dari masyarakat termasuk media yang mengingatkan untuk tidak melanggar himbauan pemerintah. Sementara sanksi hukum bisa dilakukan oleh aparat berwenang seperti polisi dan pamong praja," kata Rudi.

Selain itu untuk pengetatan penyaluran BBM bersubsidi, Rudi mengatakan Pertamina dan BPH Migas tengah menyiapkan teknologi informasi untuk mengawasi penyaluran ini. "Semoga pertengahan tahun sudah bisa mulai dioperasikan," kata Rudi.

Selain memperluas larangan konsumsi BBM bersubsidi kendaraan dinas pemerintah, Kementerian ESDM juga membatasi penggunaan BBM bersubsidi pada angkutan perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Pembatasan juga mulai dilakukan untuk transportasi laut dengan melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat.

BERNADETTE CHRISTINA