TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian, Harbriderjit Singh Dillon menyatakan sulit untuk menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) kedelai. "Yang penting itu ada insentif dari pemerintah untuk para petani kedelai," ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 9 Januari 2013.

Ia menjelaskan, insentif tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi petani untuk mendapat harga di tempat produksi atau "farm gate price" yang menguntungkan. Dillon mengungkapkan, kebijakan penetapan HPP harus dibarengi dengan kebijakan lainnya. Ia menyebut ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan pemerintah seiring penetapan HPP.

"Salah satunya penyediaan bibit kedelai yang baik," kata dia. Di samping itu, Dillon menilai diperlukan penyuluh sebagai pendamping para petani kedelai untuk optimalisasi produksi.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebelumnya mengungkapkan usulannya untuk menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai masih terganjal di kebijakan fiskal. Gita menilai penetapan HPP bisa meretas jalan menuju swasembada kedelai. Saat ini, Indonesia masih tergantung impor kedelai dari Amerika Serikat.

"Swasembada dengan HPP untuk kedelai saya kira jauh lebih mungkin dari pada beras atau gula," katanya. Draf HPP tersebut tengah dibuat dan ditargetkan selesai bulan ini.

Gita menjelaskan, Perum Bulog tahun ini telah memegang anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk stabilisasi harga berbagai komoditas. Gita berhitung untuk membayar HPP kedelai selama 6 bulan, dana yang diperlukan sekitar Rp 300 miliar.

MARIA YUNIAR