TEMPO Interaktif, Jakarta:Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan siap membantu pemerintah dalam mengatasi gula impor ilegal. Direktur Utama Bulog Widjarnako Puspoyo menyatakan hal tersebut hari ini, Rabu (14/7) pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta. Pernyataan Widjarnako menanggapi permintaan Ketua Komisi III DPR RI Awal Kusuma untuk mengoptimalkan peran Bulog sebagai institusi yang berwenang untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, hal ini didasarkan pada landasan yuridis yang tertuang dalam pasal 6 ayat (2) b PP No.7 tahun 2003 tentang fungsi dan tugas Bulog untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan pokok, yang salah satunya gula, disamping beras. DPR meminta Bulog bersikap lebih proaktif agar gula tersebut diusulkan menjadi stok nasional saja, mengingat kebutuhan gula nasional masih belum tercukupi.Ia menyarankan sebaiknya gula ilegal menjadi stok nasional. Karena jika dimusnahkan, maka tidak akan ada lagi barang bukti hukum jika suatu saat nanti ada pihak yang mengakui kepemilikan gula tersebut. "Jika dilelang, maka akan merusak harga gula dipasar, apalagi sekarang mendekati musim giling," katanya. Maka i akan berimplikasi buruk bagi petani. Lebih lanjut, Widjarnako berpendapat, jika ada yang mengaku memiliki gula tersebut maka harus bertanggung jawab. Dan jika tidak ada yang mengaku, maka gula tersebut akan disita negara dan kewenangannya akan berada di Menteri Keuangan. "Apakah akan dijadikan stok nasional atau yang lainnya, Bulog sebagai institusi negara siap menerima instruksi pemerintah," ujarnya. Ami Afriatni ? Tempo News Room