TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M. soewandi menyatakan tidak tertutup kemungkinan Perum Badan Urusan Logistik bisa ditunjuk menjadi Importir Terdaftar gula kristal putih. "Bisa saja, tidak tertutup kemungkinan bahwa Bulog mendapatkan ijin impor gula tahun depan. karena importir terdaftar yang mendapat ijin impor saat ini setiap tahunnya dievaluasi," kata Rini seusai rapat kerja dengan komisi V DPR di Gedung MPR-DPR Jakarta, Rabu (7/7). Menurut Rini, semua harus dilihat secara menyeluruh. "Tiap tahun ijin impor untuk gula dievaluasi dengan Dewan Gula Indonesia dan Deptan. Apakah masing-masing importir telah melakukan fungsinya dengan baik dalam hal distribusi maupun importasi," kata dia. Namun, yang utama tetap bagaiman menjaga bagaimana dana talangan bagi petani tebu sebesar Rp. 3.410/Kg.Rini mengingatkan untuk tahun 2004 ini ada dua target yang ingin dicapai. "Bagaimana menjaga harga gula di tingkat petani tebu Rp. 3.410/Kg. Dan yang kedua, bagaimana menjaga harga beras di tingkat petani beras seharga RP.1750/Kg untuk gabah panen giling," katanya. Rini menjelaskan mengingat ada dua komoditi disangga di level petani, deperindag membagi tanggung jawab itu ke dua perusahaan pemerintah. "Karena ada dua perusahaan pemerintah di bidang pemerintahan yaitu Bulog dan PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia)" kata dia.Rini memaparkan selama ini dasar utama tanggung jawab Bulog adalah beras. "Dalam arti menjaga stok nasional, termasuk membeli beras dari petani dengan harga yang sudah ditetapkan RP. 1.750/Kg. Karena itu, akhirnya Bulog dipilih untuk konsentrasi pada beras saja," kata Rini. Adapun PPI ditunjuk mengani impor gula yang ditujukan ke wilayah Indonesia di luar pulau Jawa. "Tapi tidak tertutup penunjukan ini bisa diganti," kata dia.Pengaturan impor komoditas, jelas Rini, intinya lebih pada mencari siapa yang mau menyangga harga komoditas tersebut ketika panen di dalam negeri. "Jadi jangan dilihat impornya terus. tapi bagaimana mencari siapa yang mau menyangga. Ijin impor hanya jadi insentif," kata dia. Rini mengatakan kebijakan pengaturan impor gula ataupun beras untuk mendukung dan memberi perlindugan kepada petani tanpa membebani APBN ataupun konsumen. "Pemerintah belum mampu untuk mensubsidi" kata dia.Mengenai impor beras Depperindag, jelas Rini, telah melarang impor beras per Januari 2004 dan berakhir Agustus ini. "kami masih membicarakan dengan Departemen Pertanian, kemungkinan besar larangan impor akan diperpanjang, karena panen berlangsung baik," kata dia. Anastasya ? Tempo News Room.