TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sekian tahun lamanya, PT Jakarta Monorail dan konsorsium yang dipimpin PT Adhi Karya (Persero) Tbk berkumpul untuk memaparkan proyek monorel di depan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2012. Keduanya membawa visi dan misi masing-masing untuk memenangkan proyek yang sudah mangkrak sejak 2007 lalu.
Adhi Karya membawa PT INKA, PT Len Industri, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebagai konsorsium BUMN untuk menangani proyek monorel. Sedangkan PT Jakarta Monorail dihadiri oleh Komisaris Utama Saiful Imam dan Direktur Utama Sukmawati Syukur. Pejabat pemerintah daerah yang hadir adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala BPKD, Deputi Gubernur Bidang Transportasi, dan Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, mengatakan sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan rapat untuk menentukan konsep monorel yang akan diusung. Dia yakin model yang dibawa perusahaan akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. "Ini tidak hanya DKI. Bekasi dan daerah yang berhubungan lainnya juga mesti ikut," kata Kiswodarmawan, Jumat, 7 Desember 2012.
Nilai investasi, besaran penumpang, dan tarif yang akan diterapkan, menurut dia, baru akan ditentukan setelah survei dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada pada minggu depan. Sebelumnya diperkirakan nilai investasi proyek monorel mencapai Rp 12,5 triliun. Namun, angka ini mesti dikaji kembali.
Soal penggabungan pengerjaan dengan PT Jakarta Monorail, Kiswodarmawan memastikan itu tidak akan terjadi. Itu karena konsorsium telah memilih sejumlah perusahaan untuk menangani proyek ini bersama. "Kami tidak bisa berkolaborasi dengan swasta. Silakan saja diputuskan bagaimana. Dulu saja berkolaborasi tidak berhasil," katanya.
Direktur Utama Jakarta Monorail, Sukmawati Syukur, tidak ingin perusahaan dibuang begitu saja dari proyek tersebut. Pihaknya sudah siap dengan pemegang saham yang baru. Sebanyak 90 persen di antaranya dikuasai pemodal baru, 10 persen dimiliki oleh PT Jakarta Monorail.
Dia pun yakin proyek bisa rampung selama tiga tahun, lebih cepat setahun dari target konsorsium Adhi Karya, yaitu menyelesaikan proyek selama empat tahun. "Kami siap menjalankan tiga tahun. Kami sudah punya semua persyaratan. Tahun 2015 green line beroperasi," ujar dia.
Sukmawati malah mempersilakan jika Adhi Karya ingin masuk kembali dalam kepemilikan saham PT Jakarta Monorail. Dulu perusahaan konstruksi milik negara itu memiliki 7,5 persen saham di Jakarta Monorail. Namun, saham itu pun dijual ke Jakarta Monorail. "Silakan kalau Adhi Karya mau bergabung," katanya.
Menanggapi itu, Gubernur Joko Widodo menginginkan keduanya bisa bergabung untuk mengerjakan proyek. Lagipula dengan menggunakan aturan yang lama, proyek dapat segera dikerjakan. "Kalau saya tahu, kan, ada Pak Saiful yang dulunya Direktur Utama Adhi Karya. Ya, rukun gitu, lho," kata Jokowi dan disambut tawa peserta rapat.
Dia mengakui tidak mengetahui besaran investasi untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun, ke depannya dia ingin monorel bisa terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, baik bus, kereta api, mikrolet, Kopaja, dan Metromini. "Ini bakal diintegrasikan dalam satu tiket," katanya.
Menurut dia, hal ini pernah dilakukan Kementerian Perhubungan di Yogyakarta menuju Surakarta. Dia pun yakin sistem transportasi terintegrasi satu tiket itu bisa dijalankan dan tidak sulit.
"Proyek yg lalu silakan terus. Karena kami ingin kalkulasi jelas. Tarif juga sebaik mungkin. Saya sudah gambaran nilai proyek di negara lain sehingga sudah punya pembanding. Nantinya ini jadi bisnis yang visibel. Kalau rukun bagus lah sebagai konsorsium," ujar dia.
SUTJI DECILYA
Berita Terpopuler:
Kurikulum Baru, SMA Tidak Ada Penjurusan
Ide Jokowi Atasi Kemacetan Dinilai Tak Efektif
Pelajar Situbondo Bentuk Kelompok Arisan Seks
Skandal Bupati Aceng Tak Kejutkan Kawan Dekatnya
Sebelum Berpolitik, Bupati Aceng Juragan Ayam
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
18 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
54 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar
19 Juni 2022
DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.
Baca SelengkapnyaCatat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta
17 April 2022
Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.
Baca SelengkapnyaCari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya
17 April 2022
Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.
Baca SelengkapnyaStasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya
8 Januari 2022
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.
Baca Selengkapnya