TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan menunda Gerakan Sehari tanpa Bensin Bersubsidi, yang akan digelar pada 2 Desember 2012. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, meskipun program ini baik, waktu pelaksanaannya pada awal Desember 2012 dinilai terlalu sempit. "Kalau langsung 2 Desember terlalu mepet. Kami putuskan tidak tahun ini, jadi sekarang sosialisasi dan pengkajian lebih lanjut dulu," kata Jero ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 28 November 2012.

Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, awalnya, gerakan ini akan dicanangkan serentak di 12 kota besar. Keduabelas kota itu adalah Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Batam, Denpasar, Medan, dan Balikpapan. "Tapi di Kalimantan tidak jadi karena Gubernur Kalimantan tidak berkenan, jadi ya sudah dikurangi satu," kata Djoko kepada Tempo ketika ditemui di kantornya, Rabu, 28 November 2012.

Djoko mengatakan, rencananya, gerakan ini akan dilakukan setiap hari Minggu selama setengah hari. SPBU masih akan melayani penjualan BBM, namun hanya menjual BBM non-subsidi pada rentang waktu tertentu. "Kalau hari Minggu kan tidak wajib ke kantor, paling hanya untuk piknik, jalan-jalan. Jadi bolehlah (tak menjual bensin bersubsidi)," kata Jero.

Djoko memperkirakan sekitar 24 ribu kiloliter Premium bersubsidi bisa dihemat sekali acara ini digelar. Semula, menurut hitungan Djoko, jika gerakan bisa dimulai tahun ini, pemerintah bisa menghemat 120 ribu kiloliter. "Kalau dilaksanakan setiap minggu, selama lima kali hari Minggu di bulan Desember, itu bisa (menghemat) 120 ribu kiloliter kalau dilaksanakan secara konsisten," kata Djoko.

Namun Djoko menegaskan gerakan Hari tanpa BBM Bersubsidi ini hanya berlaku untuk kendaraan pribadi. Djoko mengatakan penjualan BBM bersubsidi masih dilayani untuk angkutan umum.

Selain gerakan ini, BPH Migas sempat memberikan alternatif penghematan lain agar kuota 44,04 juta kiloliter cukup hingga akhir tahun. Misalnya, dengan menjatah pasokan harian BBM bersubsidi setiap daerah sesuai dengan jumlah sisa kuota dibagi sisa hari hingga akhir tahun. Namun penjatahan ini hanya berlangsung selama sepekan karena Pertamina memutuskan menghentikannya dengan alasan keamanan sosial.

BPH Migas juga sempat berencana menghentikan pasokan BBM bersubsidi untuk SPBU di jalan bebas hambatan. Djoko mengatakan, penghematan yang dilakukan, bila tidak memasok BBM bersubsidi ke SPBU di tol sekitar Jabodetabek, bisa mencapai 200 kiloliter per hari. "Kalau di jalan tol kan tidak ada angkutan umum dan sepeda motor, yang masuk tol itu orang mampu," kata Djoko.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, berdasarkan survei Kementerian, 77 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh kelompok orang mampu. Karena itu Jero meminta agar kalangan mampu menggunakan BBM non-subsidi.

BERNADETTE CHRISTINA