TEMPO.CO, Kediri - Sejumlah kendaaran berpelat merah tanpa malu-malu ikut antre mengisi bahan bakar minya bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum di daerah. Meskipun sudah ada peraturan pembatasan BBM untuk mobil dinas, para petugas SPBU tak berani menolak melayani mobil pejabat.
Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar mengaku prihatin atas laporan sejumlah pengelola SPBU tentang perilaku pegawai negeri ini. Meskipun telah diatur larangan pembelian Premium untuk mobil dinas, mereka tetap menyerobot pembelian BBM bersubsidi tersebut. "Saya minta pegawai SPBU tegas menolak," katanya, Rabu, 28 November 2012.
Ulah pemegang mobil dinas ini, menurut Abubakar, sangat merugikan masyarakat. Apalagi beberapa waktu terakhir terjadi kepanikan masyarakat menyusul kabar kuota BBM bakal habis sebelum akhir tahun ini. Abubakar memerintahkan petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan operasi rutin ke setiap SPBU untuk mencegah pelanggaran mobil pelat merah.
Menyikapi rencana pembatasan Premium, Pertamina menjamin tidak akan memberlakukannya di wilayah eks-Karisidenan Kediri yang meliputi Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Sales Representatif Pertamina Rayon VI Kediri, Damba HT, mengatakan tidak akan mengubah skema pendistribusian BBM ke SPBU. "Masyarakat jangan panik," ujarnya.
Damba mengatakan keputusan ini diambil untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial terkait penetapan kebijakan itu. Pertamina mengakui ada kebiasaan masyarakat melakukan aksi borong menjelang pembatasan maupun kenaikan harga BBM.
Saat ini jumlah kuota BBM untuk seluruh SPBU di wilayah Kediri sebanyak 8.000 ton per hari. Dia menjamin tak akan ada pengurangan dari jumlah itu ke SPBU.
