TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mengumumkan delapan regulasi teranyarnya. Gubernur BI, Darmin Nasution, menyampaikan aturan baru itu kepada pelaku perbankan dalam pertemuan tahunan Banker's Dinner, Jumat malam, 23 November 2012.
Darmin membagi kebijakan tersebut dalam tiga kategori. Kategori pertama, kebijakan dalam rangka pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Ada empat peraturan teranyar, satu resmi diluncurkan semalam, yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) Jasa Trust. "Kebijakan yang berlaku per hari ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum kegiatan trust oleh perbankan domestik," ujar Darmin.
Jasa trust merupakan usaha penitipan dan pengelolaan devisa atau harta milik korporasi. Aturan ini merupakan kelanjutan dari PBI sebelumnya yang mewajibkan korporasi untuk memarkirkan devisa hasil ekspor di Bank Devisa nasional. Dengan layanan trust lokal, perusahaan diharapkan tak lagi menggunakan jasa trust bank di luar negeri. Dengan demikian, valas bisa diparkir lebih lama di dalam negeri dan memperkuat pasokan valas domestik.
BI juga meluncurkan dua kebijakan baru dalam rangka penguatan ketahanan dan daya saing perbankan. BI akan menerbitkan aturan izin berlapis (multiple license) untuk bisnis bank. Ke depan, kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank akan disesuaikan dengan kecukupan modalnya.
Bank sentral akan melonggarkan ketentuan kepemilikan tunggal (single presence policy) pada bank nasional. BI tak lagi mewajibkan pihak yang menjadi pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank untuk memerger bank-banknya. BI punya alternatif lain, pemegang saham pengendali bisa membentuk holding company.
"Dengan opsi ini, maka strategic investor yang sudah menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank dapat menjadi pemegang saham pengendali pada bank lain tanpa adanya kewajiban untuk melakukan merger atau konsolidasi," ucap Darmin.
Adapun dua peraturan lainnya yang juga tengah dipersiapkan BI, yakni terkait penguatan fungsi intermediasi perbankan.
