TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan ketentuan mengenai impor telepon seluler, komputer tablet, dan laptop. "Aturannya sedang kami godok. Dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan aturan tentang impor elektronik, termasuk smartphone," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dalam konferensi persnya, di Jakarta, Rabu, 21 November 2012.
Bayu menjelaskan, pemerintah akan mengatur impor jenis barang tersebut dari segi label, petunjuk penggunaan, dan kartu garansi. Selain itu, setiap barang impor yang disebutkan tadi, harus mengikuti ketentuan yang dibuat oleh kementerian teknis terkait, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Aturan ini, kata Bayu, bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan melindungi pelaku usaha perdagangan. "Jadi, kami berusaha melindungi dua sisi. Kami ingin memberikan suasana bisnis yang lebih adil untuk mereka yang melakukan investasi dan penjualan," Bayu mengatakan.
Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan juga akan mengusulkan penambahan ketentuan buku tarif kepabeanan. Saat ini dalam ketentuan buku tarif kepabeanan, ada 103 jenis barang dengan 491 nomor HS yang wajib mencantumkan label.
Ke depan, katanya, Kementerian Perdagangan sedang menggodok penambahan jenis barang yang wajib pencantuman label. "Kami ingin menambahkan menjadi 147 jenis barang dengan 881 nomor HS yang harus disertai label. Ini sedang kami bahas prosesnya," katanya. Namun, yang masih jadi perdebatan ialah masalah bentuk label antara stiker atau permanen.
Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur
18 jam lalu
Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur
Aturan pengetatan impor dijamin tidak bebani industri manufaktur. Pelaku industri alas kaki menganggap aturan memperumit birokrasi dalam memperoleh bahan baku dari luar negeri.
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
1 hari lalu
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bakal menegakkan aturan soal pelaku usaha jasa titip atau jastip yang berbelanja barang titipan orang lain dari luar negeri. Ia meminta agar Bea Cukai menertibkan pelaku usaha jastip yang masih bandel terhadap aturan.
Mendag Zulhas Jamin Permendag Pengaturan Impor untuk Selesaikan Barang Kiriman PMI yang Masih Tertahan
1 hari lalu
Mendag Zulhas Jamin Permendag Pengaturan Impor untuk Selesaikan Barang Kiriman PMI yang Masih Tertahan
Menteri Perdagangan Zulkfili Hasan alias Zulhas memastikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 yang mulai berlaku hari ini, bisa dipakai untuk penyelesaian kasus-kasus penyitaan barang kiriman dari pekerja migran Indonesia atau PMI yang masih tertahan.
