Masa Transisi BP Migas Diminta Tak Terlalu Lama

Kamis, 15 November 2012 22:44 WIB

Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai pembubaran BP Migas akan berdampak luas terhadap kontrak-kontrak yang telah dan akan dibuat oleh lembaga ini. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto meminta masa transisi pengalihan wewenang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak berlangsung lama.

Ia memaparkan, inti dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah jangan sampai ada perjanjian usaha migas yang berada langsung di bawah pemerintah atau dengan skema Government to Business (G to B) yang sangat berisiko.
"Sehingga kalau masa transisi ini terlalu lama dan masih di bawah Kementerian Energi, sama saja putusan MK tidak dijalankan," jelas Pri ketika dihubungi, Kamis, 15 November 2012.

Pemerintah diminta segera menunjuk atau membentuk entitas baru yang berfungsi menjalankan usaha hulu migas, namun bukan regulator, agar bisa menjalin kontrak dengan kontraktor migas secara professional dengan skema business to business (B to B).

Pri menyerahkan kepada pemerintah, apakah entitas itu BUMN yang ada saat ini, atau dibentuk baru. Pembentukan entitas inilah yang harus segera dibahas untuk dimasukkan dalam undang-undang migas yang baru. Setelah entitas terbentuk, secara otomatis kontrak-kontrak yang terjalin menjadi atas nama entitas tersebut.

Hal serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Meski Marwan lebih sepakat bila pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pelaksana usaha hulu, secara garis besar pendapat dia tidak berbeda dengan Pri Agung.

Kontrak migas ke depannya bisa disesuaikan dengan para kontraktor jika sudah terbentuk undang-undang yang baru."Bisa mempertahankan sistem yang lama atau pakai sistem baru dengan kesepakatan kedua belah pihak."

Dalam kesepakatan perjanjian berikutnya, terbuka kemungkinan apabila negara tidak ingin memasukkan ongkos biaya produksi minyak (cost recovery) dalam tanggungan mereka,"Apa mau dibagi langsung dari pendapatan kotor, itu nanti bisa berkembang. Itu urusan teknis mereka," tegasnya.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita terkait

Pengeboran 849 Sumur hingga Akhir 2023, SKK Migas: Produksi Gas Meningkat 1,3 Persen

12 Desember 2023

Pengeboran 849 Sumur hingga Akhir 2023, SKK Migas: Produksi Gas Meningkat 1,3 Persen

SKK Migas mencatat peningkatan angka produksi minyak di tahun ini.

Baca Selengkapnya

Kontrak yang Diteken di Forum Kapasitas Nasional III 2023 Jakarta Tembus Rp 20,2 T

26 November 2023

Kontrak yang Diteken di Forum Kapasitas Nasional III 2023 Jakarta Tembus Rp 20,2 T

SKK Migas mengungkapkan total nilai kontrak antarperusahaan dalam negeri yang ditandatangani di Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) III 2023 Jakarta

Baca Selengkapnya

SKK Migas: Nilai Investasi Eksplorasi Minyak dan Gas Tahun Ini US$ 1,7 Miliar, Tertinggi sejak 2016

23 Januari 2023

SKK Migas: Nilai Investasi Eksplorasi Minyak dan Gas Tahun Ini US$ 1,7 Miliar, Tertinggi sejak 2016

SKK Migas akan melakukan eksplorasi minyak dan gas di 57 sumur dengan nilai investasi mencapai US$ 1,7 miliar. Tertinggi sejak 2016.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Targetkan Pengeboran 57 Sumur Eksplorasi, Bertambah 90 Persen

19 Januari 2023

SKK Migas Targetkan Pengeboran 57 Sumur Eksplorasi, Bertambah 90 Persen

SKK Migas menargetkan pengeboran sebanyak 57 sumur eksplorasi tajak pada 2023, meningkat 90 persen dibanding capaian tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

23 November 2022

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Berencana Digitalisasi Proses Lifting hingga Eksplorasi

13 November 2019

SKK Migas Berencana Digitalisasi Proses Lifting hingga Eksplorasi

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, industri hulu Migas juga perlu melakukan inovasi dalam cara mengeksplorasi hingga cara produksi.

Baca Selengkapnya

Impor Minyak Turun 52 Persen, Pertamina Hemat Rp 20 Triliun

2 Mei 2019

Impor Minyak Turun 52 Persen, Pertamina Hemat Rp 20 Triliun

Pertamina mengurangi impor minyak hingga 52 persen sehingga mampu berhemat Rp 20 triliun lebih.

Baca Selengkapnya

Kelar Lebih Cepat, Investasi Lapangan Jangkrik Hemat 10 Persen

31 Oktober 2017

Kelar Lebih Cepat, Investasi Lapangan Jangkrik Hemat 10 Persen

SKK Migas memyebutkan penghematan anggaran sebesar sekitar 5 sampai 10 persen dari pembangunan fasilitas produksi gas lapangan Jangkrik.

Baca Selengkapnya

Tiga Brimob Tewas Tertembak, SKK Migas Koordinasi dengan Polri

11 Oktober 2017

Tiga Brimob Tewas Tertembak, SKK Migas Koordinasi dengan Polri

Tiga anggota Brigade Mobil tewas saat berjaga di tambang minyak dan gas di Blora, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Jelaskan Penyebab Target Eksplorasi 2017 Tak Tercapai

30 September 2017

SKK Migas Jelaskan Penyebab Target Eksplorasi 2017 Tak Tercapai

Realisasi kegiatan eksplorasi masih rendah dan diperkirakan targetnya tak akan tercapai hingga sisa tahun 2017.

Baca Selengkapnya