TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BPMigas) mengaku sedih sebab penguggat keabsahan status lembaga yang dipimpinnya banyak berdatangan dari organisasi kemasyarakatan yang bernuansa islam.
"Tekanan dari luar itu biasa, tapi ini menyedihkan," kata Priyono ketika menggelar jumpa pers di kantornya, Selasa, 13 November 2012.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tercatat cukup banyak ormas islam yang keberatan dengan keberadaan lembaga hulu migas tersebut, diantaranya adalah ; Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Pimpinan Pusat Persatuan Umat Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al Islamiyah, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jami'yatul Washliyah.
Salah satu alasan ormas-ormas tersebut menggugat BPMigas adalah karena lembaga tersebut dinilai pro asing dan terlalu liberal. Ia pun membantah hal tersebut. Priyono memaparkan BPMigas tidak dibentuk begitu saja melainkan produk reformasi yang dibatasi dan diatur oleh pemerintah.
"Saya bingung dibilang liberal, setiap tahun diawasi DPR, pemerintah, audit BPK kita laksanakan sepenuhnya," keluh Priyono.
Soal investor asing yang banyak berdatangan, rata-rata investor dan kontraktor asing tersebut justru melanjutkan kontrak-kontrak kerjasama sebelumnya yang dijalin oleh Pertamina, yang menjalankan fungsi layaknya BPmigas saat ini dulu."Lagipula ada juga kok blok migas yang sudah habis dan kita berikan pada Pertamina seperti ONWJ, West Madura Offshore dan Pusaka," tegasnya.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Menko Perekonomian Evaluasi Kinerja Pimpinan BP Migas
15 November 2016
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengevaluasi tujuh pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam
Baca SelengkapnyaIstana Pastikan Kursi Kepala SKK Migas Masih Aman
9 Agustus 2016
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, sampai saat ini, belum ada penjadwalan tim penilai akhir (TPA) untuk mengganti Kepala SKK Migas.
Baca SelengkapnyaIni Dia Struktur Baru SKK MIGAS Setelah Dirombak Menteri
7 Mei 2015
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said merombak jajaran deputi atau setingkatnya di lingkungan SKK MIGAS.
Baca SelengkapnyaReshuffle, Inilah Nama Para Pejabat Baru SKK Migas
6 Mei 2015
Perombakan pejabat baru SKK Migas sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. Siapa saja nama para pejabat barunya?
Baca SelengkapnyaIsi Seminar, Faisal Basri dan Petral Bersahutan Soal Mafia Migas
2 Desember 2014
Faisal Basri membeberkan modus mafia migas di Petral. Perwakilan Petral tak terima.
Baca SelengkapnyaUpaya Memberantas Mafia Migas
20 November 2014
Pemerintah berupaya memutus mata rantai mafia pada sektor minyak dan gas bumi yang menguasai perdagangan dan industri migas.
Baca SelengkapnyaDPR Tak Perlu Terlibat Pemilihan Kepala SK Migas
23 Januari 2013
Alasan DPR untuk check and balances dalam pemilihan kepala.
Rudi Rubiandini Resmi Jadi Kepala SKK Migas
16 Januari 2013
Menteri ESDM Jero Wacik meminta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini bekerja ekstra keras.
Baca SelengkapnyaMenteri Merangkap Kepala SK Migas Direstui MK
28 November 2012
"Kan MK tunjuk begitu. Enggak salah, sesuai dengan MK."
Baca SelengkapnyaMK: Menteri ESDM Boleh Rangkap Kepala Eks BP Migas
28 November 2012
Menteri ESDM hanya untuk menjamin kontrak-kontrak migas yang sudah berjalan ini tidak terjadi wanprestasi.