TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, akhirnya memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dari Komisi VII DPR untuk membahas hasil audit hulu listrik. Pemimpin sidang, Effendy MS, Simbolon mengatakan rapat ini dilakukan pada masa reses karena agenda ini mendesak untuk dibahas.
"Kami melakukan sidang pada reses, karena pentingnya Komisi VII untuk segera melakukan verifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam audit BPK pada saat 2009-2010," kata Effendy dalam sidang di Ruang Rapat Komisi VII, Jakarta, Selasa, 13 November 2012.
Dahlan yang hadir sekitar pukul 10.00 mengenakan "seragamnya": kemeja putih, celana hitam, dan sepatu olahraga. Ketika rapat dimulai, Dahlan terlihat santai. Sesekali dia berbincang dengan rekannya di Kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri ESDM Jero Wacik.
Rapat sebelumnya telah dijadwalkan dua kali pada pekan ketiga Oktober 2012. Namun, kedua rapat ditunda karena Dahlan tak hadir meskipun pihak-pihak lain sudah hadir.
Rapat ini juga sekaligus merupakan rapat kerja dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan rapat dengar pendapat dengan direksi PLN, direksi Pertamina, direksi PT PGN, Kepala BP Migas, dan Kepala BPH Migas. Namun, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan tak hadir dan diwakili Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. "Dirut Pertamina tidak hadir, padahal juga berkepentingan. Jadi akan dipanggil pada kesempatan berikutnya," kata Effendi.
Effendi mengatakan dalam rapat konsultasi dengan BPK pada 8 Oktober 2012, Panja Hulu Listrik menyimpulkan perlu melakukan audit investigasi atas masing-masing temuan BPK dalam audit BPK dengan tujuan tertentu. Effendi mengatakan dalam rapat ini sudah 28 anggota yang mengisi daftar hadir. "Rapat ini quorum dan dapat mengambil keputusan," kata Effendi.
