TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menyatakan, belajar dari pengalaman selama ini, pemerintah kini memprioritaskan mitigasi bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah hingga 2015. Sebab, Indonesia adalah negara rawan bencana alam.

Berdasarkan indeks rawan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ucap Armida, hampir 48 persen dari total 494 kabupaten yang ada di Indonesia tergolong rawan bencana. Beberapa di antaranya bahkan tergolong dalam kategori bencana alam skala besar.

Untuk itu, menurut Armida, rencana jangka panjang pemerintah pun disesuaikan dengan komitmen pemerintah terhadap Kyoto Framework for Actions untuk penanggulangan bencana. Realisasi dari rencana ini adalah dibentuknya rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana. Rencana aksi ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2010 hingga 2012 ini. Kemudian dilanjutkan untuk 2013-2015 yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah bersama BPNB.

Untuk pencairan dana bencana, ia menjelaskan, terdiri atas dua jenis, yakni dana untuk masa darurat dan untuk rekonstruksi serta rehabilitasi. Dana tanggap darurat dapat dicairkan secara cepat oleh pemerintah karena, dalam APBN, setiap tahun dialokasikan dana cadangan dengan besaran tertentu yang salah satu tujuannya digunakan untuk antisipasi bencana.

“Untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi perlu diselaraskan dulu programnya antara pemerintah daerah dan pusat bersama dengan PNBP untuk kemudian diajukan proposalnya dan dicairkan.”

Meski program Multi Donor Fund dan Java Reconstruction Fund berakhir pada tahun ini. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas kesinambungan program rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah bencana-bencana tersebut. Sebab, masih ada program dari donor lain untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana. "Yaitu IMDF for Disaster Recovery dan Indonesia Climate Change Trust Fund," katanya.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita lain:
LKPP : Peserta Sedikit, Ada Indikasi Rekayasa
2013, Seluruh Daerah Terapkan Pengadaan Elektronik
Bursa Desak Humpuss Rampungkan Pelunasan Utang
Angkasa Pura Tersandung Masalah IMB di Balikpapan
Sistem Elektronik Persempit Peluang Korupsi