TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Dirut PT Pertamina (Persero) terkait dugaan penyimpangan dalam penjualan kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC). KPK juga akan memanggil direksi lama Pertamina untuk diperiksa mengenai hal serupa. Dirut Pertamina Ariffi Nawawi datang ke kantor KPK, di Jakarta, Senin (21/6), setelah pekan lalu Direktur Keuangan Alfred Rohimone juga memenuhi undangan yang sama. Ia datang didampingi Ketua Panitia Tender Penjualan Tanker, yang juga Deputi Direktur Keuangan Pertamina, Andri Hidayat. Usai pemeriksaan, Ariffi tak banyak memberikan keterangan, bahkan cenderung menghindari wartawan. Ia hanya mengatakan bahwa kedatangannya ke KPK untuk memberi penjelasan tentang penjualan tanker yang belakangan menjadi pro dan kontra. "Supaya jelas, supaya tidak ada berita yang simpang siur," ujarnya. Menurutnya, penjualan VLCC tersebut merupakan keputusan perusahaan. Penjualan itu sama seperti penjualan aset-aset Pertamina yang lain. Ia juga membantah tuduhan tentang adanya penawar tertinggi dalam proses tender, yaitu Essar Shipping, namun Pertamina memenangkan Frontline Ltd. "Penawaran Frontline itu yang paling tinggi," kata Ariffi. Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, mengatakan kedatangan direksi Pertamina tersebut atas dasar sukarela. Ia memastikan, pihaknya tidak pernah memanggil mereka untuk diperiksa.Erry menjelaskan, dalam pemeriksaan Dirut Pertamina memberikan penjelasan secara umum mengenai alasan penjualan tanker dan pasaran tanker di dunia. Namun, tidak dibicarakan mengenai proses tender, nilai penawaran, maupun perusahaan yang memberikan penawaran tertinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, KPK belum menemukan adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Prinsipnya, lanjut Erry, KPK hanya akan melakukan pemeriksaan apabila di dalam pelaksanaan penjualan atau dalam proses pembeliannya ditemukan indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum. Rencananya, dalam waktu dekat KPK juga akan memanggil direksi lama Pertamina, termasuk mantan Dirut Pertamina Baihaki Hakim. Hal itu penting agar penjelasan yang diperoleh KPK lebih utuh dan berimbang. Sejauh ini surat panggilan telah dilayangkan, namun kedua pihak belum menyepakati tanggal pertemuan.Erry memastikan KPK tidak akan memeriksa anggota DPR yang berangkat ke Korea Selatan untuk melihat langsung proses pembangunan VLCC, karena Ariffi telah menegaskan bahwa Pertamina tidak membiayai perjalanan tersebut. Pertamina, lanjut Erry, mengakui bahwa nota keuangan itu memang ada, dikeluarkan oleh General Manajer Perkapalan Pertamina kepada biro travel yang masih anak perusahaan Pertamina. "Tapi Pertamina tidak membayar tagihan yang disampaikan travel biro," kata Erry mengutip Ariffi. Sementara itu, pada saat yang sama Masyarakat Profesional Madani (MPM) juga datang ke kantor KPK. Menurut Ketua MPM, Ismed Hasan Putro, pihaknya akan menyampaikan data hasil investigasi mengenai penjualan tanker Pertamina. Ia mengindikasikan potensi kerugian negara sebesar US$ 40 juta atau Rp 360 miliar akibat penjualan VLCC. Angka itu didasarkan atas perhitungan bahwa harga penjualan jauh di bawah harga pasar. Harga pasaran tanker dunia, kata Ismed, mencapai US$ 110-119 juta per tanker. Sedangkan Pertamina hanya menjualnya pada kisaran harga US$ 80 juta. Karena itu, MPM mendesak KPK agar mengambil alih wewenang atas masalah yang disinyalir sarat dengan penyimpangan. MPM juga berharap KPK meminta Pertamina untuk menunda pelaksanaan kontrak VLCC hingga proses investigasi menunjukkan fakta bahwa tidak terdapat unsur penyimpangan atau korupsi. Bila unsur penyimpangan ditemukan, kata Ismed, KPK harus mengambil upaya hukum. Menanggapi hal itu, Erry mengatakan, pihaknya tidak punya hak untuk mengambil alih masalah tersebut selama masih dalam proses sampai pada keputusan menjual atau tidak menjual. "Jadi kami tetap berpegang pada posisi kami sebagai lembaga penegak hukum," ujarnya. Rencananya, besok (2/6), MPM akan mendatangi Mabes Polri. Mereka akan melaporkan direksi Pertamina atas dugaan tindak penyimpangan penjualan VLCC tersebut.Retno Sulistyowati - Tempo News Room