TEMPO.CO, Jakarta - Subsidi energi yang terus membengkak membuat banyak potensi pembangunan terlepas. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rudi Rubiandini menggambarkan dengan dana subsidi energi yang mendekati Rp 300 triliun, berbagai proyek infrastruktur negeri ini bisa dibangun.
"Kalau dibuat Jembatan Selat Sunda bisa dapat 2, kalau bangun kilang bisa dapat tiga, atau kalau dibangun jalan bisa dapat 10 ribu kilometer, ini jalan gratis lho bukan jalan tol," kata Rudi ketika ditemui di Perayaan Hari Listrik Nasional di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2012.
Karena itu menurut Rudi pemerintah akan kembali mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Rudi mengatakan Kementerian ESDM sudah ingin menaikkan harga sejak tahun lalu, tetapi tidak diizinkan oleh DPR. "Menteri Keuangan sudah dapat lampu hijau untuk menaikkan BBM, nanti akan kami lihat lagi," kata Rudi.
Rudi mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal atau internal. Faktor-faktor ini misalnya pergerakan harga minyak dunia dan kondisi perekonomian di dalam negeri. "Perekonomian dunia juga dipertimbangkan. Daya tawar jadi barang-barang Indonesia juga mesti dilihat. Jangan sampai ketika dinaikkan, ekspor terganggu," kata Rudi.
Rudi mengatakan kenaikan tarif bisa dilakukan dengan beberapa skenario. Misalnya menaikkan harga sekaligus hingga mencapai Rp 6.000 per liter atau menaikkan secara bertahap Rp 500 per liter setiap beberapa bulan hingga harga mencapai Rp 6.000 per liter. "Akan dilihat lagi kesiapannya dan kapan sebaiknya ditentukan. Tetapi desain atau skenarionya sudah kami olah," kata Rudi.
Dalam APBN 2013 pemerintah menetapkan subsidi BBM sebesar Rp 193,8 triliun dengan kuota BBM bersubsidi 46,1 juta kiloliter. Sementara subsidi listrik pada 2013 ditetapkan sebesar Rp 80,93 triliun sehingga total subsidi energi tahun depan Rp 274,73 triliun.
Subsidi energi 2012 membengkak dari APBNP 2012 sebesar Rp 202,4 triliun menjadi Rp 305,9 triliun. Pembengkakan ini disebabkan fluktuasi harga minyak dunia dan penambahan kuota BBM bersubsidi yang semula 40 juta kiloliter menjadi 44,04 juta kiloliter.
IRESS Tolak Rancangan Undang-Undang EBT karena Rugikan Konsumen
29 Oktober 2022
IRESS Tolak Rancangan Undang-Undang EBT karena Rugikan Konsumen
Marwan Batubara, menyoroti Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang membolehkan Perusahaan swasta menjual listrik langsung kepada konsumen.
Listrik 450 VA Mau Dihapus, Benarkah Masyarakat Diuntungkan?
14 September 2022
Listrik 450 VA Mau Dihapus, Benarkah Masyarakat Diuntungkan?
Mamit Setiawan menganggap positif kesepakatan Badan Anggaran atau Banggar DPR dengan pemerintah yang akan menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga.
