TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmani mengatakan, banyak para pelaku usaha tambang batu bara yang saat ini masih menunggak pajak. Sebagian besar dari mereka adalah pengusaha tambang batu bara kelas menengah.
"Saya tidak bisa menyebut nama perusahaan. Tapi mereka itu yang produksi antara 500 ribu ton sampai 200 ribu ton. Mereka bukan modus, tapi memang tidak mau bayar pajak," kata Fuad seusai sosialisasi nota kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kepolisian dan kejaksaan, Rabu, 24 Oktober 2012.
Fuad mengaku cukup kesulitan melakukan penagihan kepada para pengusaha tambang itu karena akses dan kapasitas pegawai pajak yang terbatas. "Di lapangan itu tidak mudah. Kita datang menagih, lalu sudah pasti mereka bayar. Makanya kami mau meningkatkan kapasitas dan akses itu dengan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan," Fuad mengatakan.
Bahkan, kata Fuad, tidak sedikit para petugas pajak yang mengalami aksi kekerasan dan premanisme saat menjalankan tugasnya menagih pajak. "Jadi, jangan Anda pikir semua pegawai pajak seperti Gayus. Banyak yang dedikasinya tinggi," kata Fuad.
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak, saat ini baru 10 persen dari total pelaku usaha di Indonesia yang membayar pajak. Menurut Fuad, secara regulasi perpajakan, pemerintah sudah cukup diberikan kewenangan untuk menagih para wajib pajak. Namun, dia mengakui, dalam pelaksanaannya masih rendah.
