TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Keuangan Agus Martowardojo membenarkan rentannya penyelewengan biaya perjalanan dinas. Dalam hasil audit laporan keuangan negara semester I tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan penyelewengan perjalanan dinas di Kementerian dan Lembaga, di pusat maupun daerah, mencapai Rp 77 miliar.
"Saya rasa kita sudah pernah bahas, hasil temuan BPK, bukan hanya perjalanan dinas, tetapi juga biaya lain perlu dibicarakan," kata Agus di pelataran parkir Istana Negara, Selasa, 2 Oktober 2012.
Untuk menghindari penyelewengan, setiap kementerian dan lembaga diminta membuat rencana aksi perbaikan sistem. Perbaikan sistem diharapkan bisa memperbaiki kemungkinan penyelewengan biaya perjalanan dinas tersebut.
"Nanti akhir Oktober akan ada pertemuan dengan kementerian lembaga utama, menanyakan kemajuan, sebelum akhir tahun 2012," kata Agus.
Perbaikan akan mencakup semua sistem yang memungkinkan adanya celah-celah, internal kontrol dan audit, dan BPK bisa menemukan adanya kemungkinan penyelewengan. "Bisa diminta pertanggungjawabannya. Ada pengawasan, koreksi," mantan Direktur Utama Mandiri ini melanjutkan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengumumkan 13.105 kasus penyimpangan dalam penyelenggaraan instansi pemerintah pusat dan daerah pada semester pertama tahun ini. Akibatnya, negara berpotensi merugi hingga Rp 12,48 triliun. (Baca: Pemborosan Bikin Negara Rugi Rp 12,48 Triliun)
ARYANI KRISTANTI
Berita Terpopuler
Ini Utang-utang BUMI
Bumi Resources Paparkan Dugaan Penyimpangan Dana
Hatta Upaya Jembatan Selat Sunda Tak Bebani APBN
Berau: Tak Ada Penyidikan Independen dari Bumi Plc
Produksi Tambang Emas Martabe Berhenti Sementara
Berita terkait
Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik
1 hari lalu
Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.
Baca SelengkapnyaEks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya
1 hari lalu
Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.
Baca SelengkapnyaEks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar
2 hari lalu
Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.
Baca SelengkapnyaAlasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh
2 hari lalu
Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh
Baca SelengkapnyaLHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?
2 hari lalu
KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.
Baca SelengkapnyaTImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci
2 hari lalu
Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan
3 hari lalu
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor
3 hari lalu
Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN
3 hari lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?
Baca SelengkapnyaKisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India
5 hari lalu
Sebelum membuat motor, Royal Enfield memproduksi sejumlah produk di bawah tanah
Baca Selengkapnya