TEMPO.CO, Boyolali - Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, berharap pemerintah pusat mengabulkan permintaan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Menurut Bibit, penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Jawa Tengah tergolong wajar.

"Ini karena kehidupan di Jawa Tengah makin maju. Kebutuhan makin banyak dan terus berkembang," katanya di Boyolali, Jumat, 21 September 2012. Dia menilai dengan tingkat kehidupan yang makin tinggi, mobilitas warga Jawa Tengah juga bertambah. Oleh sebab itu, wajar jika permintaan BBM bersubsidi meningkat.

"Penduduk Jawa Tengah ada 38,5 juta orang. Saat ini sudah padat kendaraan dan mobilitas tinggi," ujarnya. Dia mengakui konsumsi BBM bersubsidi di Jawa Tengah tergolong tinggi. Namun, sekali lagi dia mengingatkan, tingginya permintaan karena ekonomi yang terus bergerak maju. "Jangan bandingkan dengan Irian atau Kalimantan. Bukan bandingannya (untuk konsumsi BBM subsidi)," dia menegaskan.

Bibit mengaku selama ini sudah mencoba mengurangi pemakaian BBM bersubsidi. Misalnya, dia mengimbau masyarakat untuk tidak banyak bepergian, apalagi untuk hal yang tidak penting. "Tapi ini susah," katanya.

Selain itu, kendaraan dinas di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah sudah berganti mengkonsumsi Pertamax. Ini dilakukan sebagai penghematan kuota BBM bersubsidi. Sampai sekarang, dia menegaskan, tidak ada pelanggaran soal aturan mobil dinas memakai Pertamax.

Dia mengatakan keputusan penambahan atau tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dia berpendapat semestinya permintaan penambahan kuota disetujui. "Karena aktivitas di Jawa Tengah memang tinggi," ujarnya.

Juru bicara Pertamina Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta Heppy Wulansari mengatakan kuota Premium untuk Jateng-DIY sebesar 3,1 juta kiloliter, di mana 80 persennya dikonsumsi Jateng. Hingga Agustus 2012 sudah terpakai 2,3 juta kiloliter atau 74 persen. ?"Sisa kuota 808 ribu kiloliter," katanya.

Sedangkan untuk Solar, dia mengatakan kuota Jateng-DIY sebanyak 1,7 juta kiloliter dan sudah terealisasi 1,2 juta kiloliter hingga Agustus 2012 atau sekitar 72 persen. Dia mengatakan Jawa Tengah sudah meminta penambahan kuota sebesar 6 persen dari jatah tahun ini. "Tapi belum ada keputusan apakah disetujui atau tidak," ujarnya.

Dia memastikan sejauh ini tidak ada kelangkaan BBM di Jateng-DIY. Apalagi penggunaan BBM bersubsidi diupayakan dikurangi dengan larangan mobil pelat merah, mobil badan usaha milik negara, dan mobil TNI/POLRI membeli Premium. "Kami berharap kebijakan pelarangan pembelian BBM bersubsidi untuk pelat merah dapat mengurangi konsumsi sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun," katanya.

UKKY PRIMARTANTYO

Berita lain:
Kedubes AS Ditutup, Perdagangan Indonesia-AS Jalan
Investor Asing Mulai Minati e-Commerce Indonesia
Bandara Banyuwangi Penyangga Juanda dan Ngurah Rai
Maskapai Lokal Angkut 50 Persen Penumpang Internasional
MUI Bantah Lobi Label Halal di UEA Gagal