TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan penerbitan saham baru melalui penawaran umum terbatas hak memesan efek terlebih dahulu (rights Issue) Bank Tabungan Negara yang diajukan pemerintah. Dalam rights Issue tersebut, DPR menyetujui kepemilikan saham publik paling banyak 40 persen dan negara 60 persen.

"Rapat hari ini menyetujui rights Issue BTN,” kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis saat memimpin rapat mengenai Rights Issue Bank BTN di DPR, Rabu, 19 September 2012.

Pemerintah telah menerbitkan saham baru sebanyak 1.512.867.500 lembar untuk mencapai kepemilikan masyarakat sebesar 40 persen. Dari hasil penerbitan saham baru ini, diperkirakan akan diperoleh dana berkisar Rp 1,76 triliun–Rp 2,36 triliun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan rights issue itu akan memperkuat permodalan untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio–CAR) menjadi 19 persen dan mendukung pertumbuhan 26 persen hingga 2016.

“Selain itu, juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah," Menteri Agus mengatakan.

Beberapa anggota Dewan mengkritik mengenai sedikitnya jumlah masyarakat yang menabung di BTN. Mereka meminta agar ada perubahan yang dilakukan oleh Bank BTN, antara lain memperbanyak sarana anjungan tunai mandiri (ATM) dan pembangunan kantor cabang di daerah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengaku sangat terkritik atas pernyataan para anggota Dewan. Dia mengaku akan mendorong perubahan dan perbaikan di Bank BTN. "Terkait tabungannya yang kurang, saya sangat terkritik," kata Menteri Dahlan.

ANGGA SUKMA WIJAYA