Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 2010 Suryo Bambang Sulisto. ANTARA/Teresia May
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto berharap pemerintah segera menghentikan pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Bagikan saja itu (subsidi BBM) ke daerah itu atau provinsi itu Rp 5 triliun, bayangkan dampaknya untuk infrastruktur. Optimalisasi Potensi Perdagangan Indonesia dan Dunia untuk Peningkatan Daya Saing," ujarnya selepas pembukaan Rakornas Kadin di Jakarta, Senin, 17 September 2012.
Menurutnya Suryo, rencana kenaikan harga bahan bakar bagi kalangan pengusaha memang tidak terelakkan lagi, namun pemerintah mesti mencari jalan keluar untuk menekan besarnya anggaran subsidi. "Kalau perlu kembalikan ke harga pasar. Namun perlu dilakukan penyelesaian penghentian itu segera mungkin," ujarnya.
Menurut dia, sudah saatnya besarnya subsidi bahan bakar yang mencapai ratusan triliun dikembalikan kepada rakyat melalui program kerja yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab hingga kini sebagian besar yang menikmati subsidi merupakan kalangan pengusaha. "Coba bagikan pasti dampaknya besar untuk membangun infrastruktur di daerah," tandasnya.
Senada disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur. Menurut dia, sudah seharusnya subsidi bahan bakar segera dihentikan dan diarahkan ke pembangunan infrastruktur. "Artinya dalam situasi ekonomi begini harus cepat melakukan langkah konkret," paparnya.
Dalam anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBNP) 2012 ditetapkan alokasi untuk subsidi bahan bakar sebesar Rp 137,4 triliun. Sementara perkiraan realisasi hingga akhir tahun ini mencapai Rp 216,8 triliun.
Hingga semester I 2012 belanja subsidi bahan bakar pemerintah mencapai Rp 88,9 triliun atau telah menghabiskan 64 persen kuota tahun ini. Sedangkan untuk semester II anggaran subsidi diprediksi melonjak hingga Rp 127,9 triliun.
