Seorang petugas melayani konsumen di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/4). TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan jebolnya kuota bahan bakar minyak bersubsidi tahun ini disebabkan melesetnya asumsi pemerintah. Asumsi yang meleset misalnya gagalnya pembatasan dan kenaikan harga Rp 1.500 per liter.
"Dulu realisasinya saja 41,79 juta kiloliter. Kemungkinan ada kesalahan asumsi. Kemungkinan dulu kita optimistis terhadap pengendalian dan kenaikan harga. Tetapi itu semua tidak terjadi," kata Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, ketika ditemui di Kantor BPH Migas, Selasa, 4 September 2012.
Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, menambahkan asumsi pertumbuhan konsumsi BBM juga meleset. Hal ini disebabkan perubahan gaya hidup masyarakat karena meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Orang sekarang ke mana-mana naik sepeda motor. Itu gaya hidupnya menyebabkan kebutuhan energi meningkat dari perkiraan," kata Ibrahim ketika ditemui di tempat yang sama.
Sebelumnya, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Bobby Rizaldi, mengatakan DPR akan meminta penjelasan pemerintah mengenai kelebihan kuota BBM. Pemerintah berencana mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi 2 juta kiloliter hingga 4 juta kiloliter dari kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter.
Bobby mengatakan pekan depan, Komisi VII DPR akan bertemu dengan pemerintah untuk membahas tambahan kuota ini. Namun, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rudi Rubiandini, mengatakan hingga saat ini belum mendapat jadwal pembahasan.
"Minggu depan raker baru untuk RAPBN 2013. Mungkin akan dibahas dalam rapat lain. Yang penting, sampai akhir tahun tidak boleh ada masyarakat yang tidak menikmati BBM subsidi," kata Rudi.
