TEMPO Interaktif, Jakarta:Sidang gugatan class action karyawan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) akan digelar pada 11 Mei 2004 mendatang. Penetapan waktu persidangan itu setelah dilakukan pembicaraan antara kuasa hukum karyawan PT DI, Lamria, dengan panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Jakarta kemarin. "Kemarin dari panitera Pak Mulyadi telah menjadwalkan sidang itu akan digelar pada 11 Mei," kata Lamria kepada Tempo News Room di Jakarta, Kamis (29/4). Menurut Lamria, pada sidang pertama itu akan dibacakan gugatan karyawan PT DI terhadap tergugat. "Jadi besok mulai pemeriksaan materiil. Kalau dulu kan hanya pemeriksaan formil," katanya. Pada sidang itu, lanjut dia, pihak tergugat sudah seharusnya datang walaupun hanya kuasa hukumnya. Mengenai anggapan P4P bahwa gugatan tersebut tumpang-tindih dengan putusan sela, Lamria mengatakan upaya yang diajukan kliennya sama sekali tidak tumpang-tindih dengan putusan sela yang ditetapkan pengadilan terhadap putusan P4P. "Putusan sela hanya menetapkan penundaan putusan P4P yang mengizinkan direksi melakukan PHK sampai adanya putusan final. Sedang gugatan yang sekarang ini menuntut pencabutan isi putusan P4P tersebut," tegas Lamria.Lamria mengatakan langkah ini ditempuh guna mempermudah dalam gugatan karena yang menggugat ribuan karyawan. "Kalau satu persatu seperti pengadilan biasa nanti surat kuasanya banyak sekali. Juga menghabiskan banyak uang, seperti untuk materai. Kalau dalam gugatan ini cukup diwakilkan kepada beberapa orang saja," jelasnya. Oleh karena itu, lanjut Lamria, digunakan class representative yang terdiri dari lima poskom, yaitu Bandung Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat. Masing-masing poskom itu akan mendata siapa-siapa yang ikut masuk dalam penggugat. "Sekarang karyawan yang gabung di serikat karyawan sekitar 3.200 orang. Dari kelima poskom tadi, belum ada laporan karyawan yang mencabut gugatannya," tandasnya. Dia mengakui upaya yang dilakukan kuasa hukum dan kliennya ini untuk menunjukkan bahwa hukum memang harus ditegakkan. Dirinya mengaku sangat heran karena putusan sela yang ditetapkan pengadilan sama sekali tidak dijalankan. "Walaupun kita lihat putusan sela diacuhkan mereka (direksi) dan kita juga lihat secara umum proses peradilan belum benar, tetapi pada prinsipnya hukum harus ditegakkan. Ini sebagai sejarah," kata Lamria.Muchamad Nafi - Tempo News Room