DPR Usul Harga Minyak APBN 2004 US$ 26

Reporter

Editor

Kamis, 29 April 2004 10:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah asumsi harga minyak mentah dari US$ 22 menjadi US$ 26-27 per barel dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2004. Angka tersebut dinilai lebih realistis mencerminkan harga minyak dunia yang melambung hingga US$ 30-32 selama triwulan pertama tahun ini. Menurut Ketua Panitia Anggaran Abdullah Zaini, peningkatan asumsi ini diperkirakan akan mendongkrak subsidi sekitar Rp 3-4 triliun. "Subsidi untuk tahun ini ditetapkan sebesar Rp 13 triliun akan menjadi Rp 17 triliun," ujarnya kepada Koran Tempo kemarin. Abdullah mengakui, pembengkakan subsidi itu bakal menekan APBN. Meski begitu, dia yakin, keuangan negara tidak akan kedodoran. "Peningkatan itu masih dalam batas kemampuan pemerintah," katanya. Menurut dia, asumsi awal untuk harga minyak tak bisa dipertahankan karena tidak lagi sesuai dengan kenyataan. "Perubahan anggaran harus mengikuti perkembangan harga yang berlaku." Dia menjelaskan, selisih harga minyak di Indonesia dengan harga minyak dunia biasanya sebesar US$ 2-3 per barel. Karena itu, bila rata-rata harga minyak dunia adalah US$ 30 per barel, maka harga di Indonesia sebesar US$ 27-28. "Itulah harga yang berlaku saat ini," ujarnya.Abdullah memperkirakan harga minyak masih akan tetap tinggi hingga berakhirnya musim semi tahun ini. Alasannya, kondisi keamanan yang tidak kondusif di Irak mengurangi suplai minyak mentah dunia. Sedangkan permintaan dunia diperkirakan masih tinggi. Harga bakal turun begitu memasuki musim panas pada Agustus-September. Namun, begitu musim dingin tiba, harga diperkirakan akan melonjak kembali. Mengantisipasi tingginya harga minyak dunia, pemerintah berencana mengubah asumsi harga minyak dalam APBN 2004. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, asumsi harga minyak sebesar US$ 22 pada anggaran tahun ini kemungkinan tidak bisa dipertahankan. "Nilainya bisa lebih besar daripada itu," ujarnya tanpa merinci lebih lanjut. Meski begitu, dia tidak menafikan bahwa angka konservatif seperti yang berlaku sekarang dipertahankan demi menghindari pembengkakan anggaran. Tapi, untuk anggaran tahun depan, Purnomo mengusulkan asumsi sebesar US$ 22-25 dengan produksi mencapai 1,1 juta barel per hari. Menurut Abdullah, usulan pemerintah itu cukup moderat. Alasannya, pemerintah bisa kesulitan menyesuaikan harga jika dipatok terlalu tinggi jika harga minyak mendadak anjlok. Karena itu, DPR mengusulkan asumsi harga minyak tahun depan berada pada kisaran US$ 25-26 per barel. Dia memastikan, meski ada perubahan asumsi harga minyak di APBN, harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan mengalami kenaikan. "Tahun ini kami sudah komit untuk tidak mengurangi subsidi maupun menaikkan harga BBM," ujarnya. Sementara itu, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, usulan DPR dan pemerintah mengenai perubahan asumsi harga minyak untuk tahun ini dan tahun depan masih rendah. "Seharusnya asumsi harga minimal US$ 28, sedangkan pada 2005 minimal US$ 25," ujarnya kepada Koran Tempo kemarin.Alasannya, permintaan minyak dunia masih tinggi dan asumsi harga tersebut masih berada dalam target harga yang ditentukan OPEC sebesar US$ 22-28. Harga itu dinilai cukup realistis karena mendekati perkiraan mengenai harga minyak dunia, yang akan tetap berada di level US$ 30 sepanjang tahun ini. Menurut Kurtubi, harga yang tinggi pada saat ini sebenarnya tidak lagi menjadi momok bagi negara-negara maju. Dia merujuk pada tingkat pertumbuhan yang masih tinggi di Amerika, Cina dan India, kendati harga naik sejak triwulan III dan IV tahun lalu. "Itu menandakan harga sudah diterima. Jadi, tidak ada masalah," ujarnya.Dia memperkirakan, permintaan minyak dunia akan meningkat 1,7-1,8 juta barel per hari dibanding tingkat permintaan tahun lalu. Namun, di sisi lain, suplai masih akan mengalami gangguan karena belum pulihnya situasi keamanan di Irak, serta menurunnya produksi minyak di beberapa negara. "Tapi produsen di luar OPEC seperti Rusia, Kazakhstan, Angola dan Sudan mengalami peningkatan, sehingga pasokan akan minyak bertambah 1 juta barel," kata Kurtubi. Dara Meutia Uning - Tempo News Room

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

55 menit lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

5 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya