TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sebenarnya bukan gagasan baru. Gagasan untuk menghubungkan Sumatera dan Jawa yang terpisahkan oleh Selat Sunda sudah muncul sejak tahun 1960. Bagaimana pembicaraan soal proyek monumental ini dari masa ke masa?
1960
Profesor Sedyatmo dari ITB mengusulkan konsep menghubungkan Pulau Sumatera-Jawa-Bali yang disebut Tri Nusa Bima Sakti
1965
ITB memamerkan visualisasi Jembatan Selat Sunda di Gedung Pola, Jakarta, dalam peringatan HUT RI ke-20.
1986
Presiden Soeharto menunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi sekaligus Kepala BPPT, BJ Habibie, mengkaji konsep Tri Nusa Bima Sakti.
1988-1992
Kementerian Pekerjaan Umum dan BPPT melaksanakan studi dibiayai Japan International Cooperation Agency hingga Rp 1,5 miliar per tahun. Tiga alternatif dikaji, yakni membangun pelabuhan, terowongan (52 kilometer), dan jembatan (29 kilometer).
1997
Presiden Soeharto memilih Jembatan karena lebih monumental. Habibie memerintahkan Wiratman Wangsadinata, guru besar dari ITB, agar melakukan riset teknologi jembatan ke Eropa. Berdasarkan kajian, dibutuhkan antara lain 17 ribu ton baja serta 50 ribu tenaga kerja pengelas dengan biaya Rp 100 triliun.
1998
Proyek mandek karena krisis ekonomi dan politik.
2004
Tomy Winata, pemilik grup usaha Artha Graha, menggandeng Wiratman.
2007
Grup Artha Graha bersama Pemerintah Banten dan Lampung membentuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang mayoritas sahamnya dikuasai grup Artha Graha. Hadir Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.
2008
Konsorsium melakukan presentasi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinet.
2009
- Konsorsium menyerahkan hasil prastudi kelayakan kepada pemerintah.
- ITS menolak pembangunan jembatan.
2011
Terbit Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Peraturan ini menetapkan konsorsium sebagai pemrakarsa proyek dan penggarap proyek studi kelayakan dengan biaya sendiri.
2012
- Wiratman memprotes konsorsium yang menggandeng perusahaan Cina untuk menggarap studi kelayakan. Ia ingin proyek sepenuhnya digarap oleh bangsa sendiri.
- Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Perpres Nomor 86 direvisi. Ia mengusulkan studi kelayakan dibiayai negara.
- Konsorsium mengirimkan surat kepada pemerintah tertanggal 24 Juli 2012 supaya Perpres Nomor 86 tak diubah.
AKBAR TRI KURNIAWAN| BPPT| ITS| WAWANCARA WIRATMAN
Berita terkait:
Ditanya JSS, Presiden SBY Celingukan
Tim 7 Bungkam Soal Rapat Jembatan Selat Sunda
DPR Menentang Pembangunan Jembatan Selat Sunda
Ditanya Jembatan Selat Sunda, Menkeu Bungkam
Pemrakarsa Khawatir Studi Kelayakan Selat Sunda Molor
Pemerintah Kukuh Jembatan Selat Sunda Dibuat 2014
Berita terkait
Kilas Balik Tragedi Brexit 2016, Sedikitnya 12 Pemudik Tewas dalam Arus Mudik Lebaran
17 hari lalu
Tragedi macet terparah mudik pada 2016. Kilas balik tragedi Brexit yang tewaskan belasan orang.
Baca Selengkapnya5 Jalan Tol Terpanjang di Indonesia
12 Desember 2023
Indonesia mempunyai banyak jalan tol yang menghubungkan beberapa daerah, berikut 5 jalan tol terpanjang di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTol Nirsentuh Diuji Coba Bulan Depan
9 November 2023
Uji coba sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Bali akan diadakan pada bulan Desember 2023.
Baca SelengkapnyaTerkini: Mengapa Waduk Indonesia Tidak Capai 10 Persen Korea, KAI Tebar 73 Ribu Tiket Promo
1 Oktober 2023
Terkini: Mengapa Waduk Indonesia tidak mencapai 10 persen waduk di Korea, PT KAI tebar 73 tiket promo.
Baca SelengkapnyaSistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat Rampung, Pasok Air Bersih untuk 70 Ribu Rumah Tangga
31 Juli 2023
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat.
Baca SelengkapnyaJokowi Mulai Perbaiki Jalan Rusak Juni, PUPR Siapkan Anggaran Rp 14,6 Triliun
20 Mei 2023
Presiden Jokowi akan mulai memperbaiki jalan rusak di daerah pada Juni 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siapkan Rp 14,6 tr
Baca Selengkapnya9 Ribu Toilet di 127 Rest Area Disediakan untuk Pemudik Lebaran
5 April 2023
Saat Lebaran tahun lalu, hanya ada sekitar 6 ribu toilet di 127 rest area jalan tol.
Baca SelengkapnyaViral Kucing Kokom Pegawai Baru Kementerian PUPR, Ini Jabatannya
8 Januari 2023
Kementerian PUPR menghebohkan publik lantaran memperkenalkan kucing bernama Kokom sebagai "pegawai baru"-nya di akun Twitternya.
Baca SelengkapnyaPasca-erupsi Semeru, Giliran Akses Jalan Gladak Perak Ambles karena Hujan
4 November 2022
Gladak atau jembatan itu sudah pernah runtuh pascaerupsi Gunung Semeru 2021 dan kini sedang dalam pembangunan kembali.
Baca SelengkapnyaMLFF Segera Gantikan E-Toll, Transaksi Lewat HP
19 Mei 2022
Sistem pembayaran jalan tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) yang menggantikan e-toll bakal diuji-cobakan pada akhir 2022.
Baca Selengkapnya