Pemerintah Kukuh Jembatan Selat Sunda Dibuat 2014  

Reporter

Editor

Selasa, 17 Juli 2012 15:37 WIB

Jembatan Selat Sunda

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda harus dimulai pada 2014. "Direvisi atau tidak, tetap jalan pada 2014," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Selasa, 17 Juli 2012.

Dia mengatakan proses pembahasan masih terus berjalan dan rencananya diputuskan Rabu besok, 18 Juli 2012. Menurut Djoko, saat ini setiap institusi punya usulan masing-masing termasuk pemisahan pembangunan jembatan dan pengembangan kawasan yang diwacanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Kalau pemisahan kan usulan mereka (Bappenas), kalau Kementerian PU punya usulan revisi sendiri, tetapi belum bisa kami sampaikan," kata dia.

Beberapa waktu lalu, Djoko pernah mengatakan Kementerian PU akan menambahkan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pada revisi Peraturan Presiden 86/2011 yang sedang dibicarakan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkeras merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Aturan yang direvisi menyangkut penyiapan studi kelayakan oleh pemrakarsa megaproyek Jembatan Selat Sunda.

Klausul ini, kata Agus, akan berdampak terhadap keuangan negara. Sebab, apabila studi dibuat swasta tetapi tak digunakan, pemerintah harus membayar ganti rugi.

Agus menyatakan apresiasinya kepada pemrakarsa proyek, PT Graha Banten Lampung Sejahtera, yang telah membuat prastudi kelayakan. Namun, dia mengingatkan, pembuatan studi kelayakan merupakan wewenang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum.

Graha Banten Lampung Sejahtera adalah perusahaan konsorsium yang terdiri atas Grup Artha Graha milik Tommy Winata, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Perusahaan ini menjadi pemrakarsa proyek Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) senilai Rp 150 triliun.

Selama menunggu keputusan revisi Perpres, Kementerian melakukan peninjauan teknis di lokasi pembangunan jembatan. Peninjauan ini bertujuan mencari titik dipasangnya tiang penyangga jembatan.

SYAILENDRA

Berita terpopuler lainnya:
Diserang isu SARA, Pengusung Jokowi-Ahok Senang
Mahasiswi UI yang Hilang Ternyata Tidur di Warnet

Begini Cara Neneng Kenakan Baju Tahanan KPK

Djoko Candra Jadi Warga Negara Papua Nugini

Mahasiswi UI yang Hilang Jalin Cinta Terlarang

Demokrat: Isu SARA Tak Bakal Laku

Berita terkait

Kilas Balik Tragedi Brexit 2016, Sedikitnya 12 Pemudik Tewas dalam Arus Mudik Lebaran

17 hari lalu

Kilas Balik Tragedi Brexit 2016, Sedikitnya 12 Pemudik Tewas dalam Arus Mudik Lebaran

Tragedi macet terparah mudik pada 2016. Kilas balik tragedi Brexit yang tewaskan belasan orang.

Baca Selengkapnya

5 Jalan Tol Terpanjang di Indonesia

12 Desember 2023

5 Jalan Tol Terpanjang di Indonesia

Indonesia mempunyai banyak jalan tol yang menghubungkan beberapa daerah, berikut 5 jalan tol terpanjang di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tol Nirsentuh Diuji Coba Bulan Depan

9 November 2023

Tol Nirsentuh Diuji Coba Bulan Depan

Uji coba sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Bali akan diadakan pada bulan Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Terkini: Mengapa Waduk Indonesia Tidak Capai 10 Persen Korea, KAI Tebar 73 Ribu Tiket Promo

1 Oktober 2023

Terkini: Mengapa Waduk Indonesia Tidak Capai 10 Persen Korea, KAI Tebar 73 Ribu Tiket Promo

Terkini: Mengapa Waduk Indonesia tidak mencapai 10 persen waduk di Korea, PT KAI tebar 73 tiket promo.

Baca Selengkapnya

Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat Rampung, Pasok Air Bersih untuk 70 Ribu Rumah Tangga

31 Juli 2023

Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat Rampung, Pasok Air Bersih untuk 70 Ribu Rumah Tangga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mulai Perbaiki Jalan Rusak Juni, PUPR Siapkan Anggaran Rp 14,6 Triliun

20 Mei 2023

Jokowi Mulai Perbaiki Jalan Rusak Juni, PUPR Siapkan Anggaran Rp 14,6 Triliun

Presiden Jokowi akan mulai memperbaiki jalan rusak di daerah pada Juni 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siapkan Rp 14,6 tr

Baca Selengkapnya

9 Ribu Toilet di 127 Rest Area Disediakan untuk Pemudik Lebaran

5 April 2023

9 Ribu Toilet di 127 Rest Area Disediakan untuk Pemudik Lebaran

Saat Lebaran tahun lalu, hanya ada sekitar 6 ribu toilet di 127 rest area jalan tol.

Baca Selengkapnya

Viral Kucing Kokom Pegawai Baru Kementerian PUPR, Ini Jabatannya

8 Januari 2023

Viral Kucing Kokom Pegawai Baru Kementerian PUPR, Ini Jabatannya

Kementerian PUPR menghebohkan publik lantaran memperkenalkan kucing bernama Kokom sebagai "pegawai baru"-nya di akun Twitternya.

Baca Selengkapnya

Pasca-erupsi Semeru, Giliran Akses Jalan Gladak Perak Ambles karena Hujan

4 November 2022

Pasca-erupsi Semeru, Giliran Akses Jalan Gladak Perak Ambles karena Hujan

Gladak atau jembatan itu sudah pernah runtuh pascaerupsi Gunung Semeru 2021 dan kini sedang dalam pembangunan kembali.

Baca Selengkapnya

MLFF Segera Gantikan E-Toll, Transaksi Lewat HP

19 Mei 2022

MLFF Segera Gantikan E-Toll, Transaksi Lewat HP

Sistem pembayaran jalan tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) yang menggantikan e-toll bakal diuji-cobakan pada akhir 2022.

Baca Selengkapnya