TEMPO.CO, Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Nota kesepahaman ini merupakan langkah BPK untuk melakukan audit data dan dokumen berbasis teknologi informasi.
"Jumlah entitas pengelola keuangan negara dan jumlah keuangan negara semakin bertambah. Perlu penggunaan sistem teknologi pengelolaan keuangan negara yang tepat dalam pemeriksaan oleh BPK," kata Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, di Medan, Kamis, 11 Juli 2012.
Menurut Hadi, setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan terbitnya UU tentang Keuangan Negara pada 2003 dan 2004, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, tugas yang diemban BPK menjadi lebih luas dan berat. BPK harus memeriksa pengelolaan keuangan negara meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan badan-badan lainnya pengelola keuangan negara. "Hingga hari ini, sudah ada 1.155 entitas yang menandatangani nota kesepahaman. Kami targetkan tahun ini bisa diterapkan di semua instansi," ujar dia.
Hadi berharap dengan sinerginya data pengelola keuangan akan mempersempit peluang terjadinya kasus korupsi, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Selama ini, Hadi melanjutkan, BPK tidak bisa memonitor secara intens pengelolaan keuangan di setiap instansi. "Dengan pusat data ini, BPK bisa langsung memonitor dan menguji secara online data kapan pun untuk mencegah KKN. Kita harus sudahi praktek korupsi," katanya.
Melalui nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk data elektronik BPK RI (e-BPK) dengan data audit elektronik (e-auditee). Melalui pusat data itu, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak.
Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, menyatakan pihaknya mendukung terhadap langkah BPK tersebut. Menurut dia, dengan terintegrasinya data, maka akan lebih memudahkan BPK untuk melakukan audit. "Audit jadi lebih transparan dan akuntabel," katanya.
Dia juga meminta agar seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara untuk mendukung BPK dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. "Harus didorong agar terwujud visi kita sebagai pulau berintegritas," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
34 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
37 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
37 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
37 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
37 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
37 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
38 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
38 hari lalu
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca SelengkapnyaMenteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
41 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca SelengkapnyaAnggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?
51 hari lalu
Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?
Baca Selengkapnya